Menlu Sugiono: Universalitas HAM Harus Menyatukan Arah Perjuangan, Bukan Pertajam Perbedaan
Selasa, 24 Februari 2026 - 10:25 WIB
Hal ini termasuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dengan memperluas akses makanan bergizi, layanan kesehatan, perumahan subsidi, pendidikan, serta peluang ekonomi. Dari sisi regulasi, Pemerintah juga terus memajukan Rencana Aksi Nasional HAM (RanHAM) Generasi VI serta mengadopsi KUHP dan KUHAP baru.
Menutup pernyataannya, Menlu mengumumkan pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM periode 2030–2032, serta menegaskan dukungan Indonesia terhadap hak-hak rakyat Palestina dan pemajuan HAM di kawasan.
Dewan HAM PBB bersidang 3 kali dalam setahun. High-Level Segment merupakan sesi pembuka, para pemimpin dunia maupun pejabat tinggi Negara Anggota PBB menyampaikan pidato nasional mengenai isu-isu HAM yang menjadi perhatian.
Selain menyampaikan pidato nasional, Menlu RI juga melakukan beberapa pertemuan bilateral dengan Menlu Palestina, Menlu Kirgistan, dan Komisioner Tinggi HAM PBB.
Menutup pernyataannya, Menlu mengumumkan pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM periode 2030–2032, serta menegaskan dukungan Indonesia terhadap hak-hak rakyat Palestina dan pemajuan HAM di kawasan.
Dewan HAM PBB bersidang 3 kali dalam setahun. High-Level Segment merupakan sesi pembuka, para pemimpin dunia maupun pejabat tinggi Negara Anggota PBB menyampaikan pidato nasional mengenai isu-isu HAM yang menjadi perhatian.
Selain menyampaikan pidato nasional, Menlu RI juga melakukan beberapa pertemuan bilateral dengan Menlu Palestina, Menlu Kirgistan, dan Komisioner Tinggi HAM PBB.
(zik)
Lihat Juga :