Penonaktifan Kepesertaan PBI BPJS dan Ujian Manajemen Transisi Kebijakan
Jum'at, 13 Februari 2026 - 14:29 WIB
Sri Gusni Febriasari, Sekjen ILUNI FKM UI & Founder Sobat Sehat. Foto/Dok.Pribadi
JAKARTA - Sri Gusni Febriasari
Sekjen ILUNI FKM UI & Founder Sobat Sehat
PENONAKTIFAN jutaan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebagai dampak pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menghadirkan persoalan kebijakan yang tidak sederhana. Dalam rapat koordinasi DPR dan pemerintah pada 9 Februari 2026 terungkap bahwa sekitar 11 juta peserta sempat dinonaktifkan.
Meskipun kemudian disepakati tetap memperoleh layanan kesehatan gratis selama tiga bulan ke depan dengan biaya ditanggung pemerintah sebagai masa adaptasi validasi ulang. Pemutakhiran data memang penting untuk menjaga ketepatan sasaran dan akuntabilitas anggaran.
Namun dalam kebijakan yang bersentuhan langsung dengan layanan kesehatan, aspek transisi menjadi krusial. Di sinilah tata kelola perlindungan sosial diuji bukan hanya pada presisi data, tetapi pada kemampuannya menjamin keberlanjutan layanan bagi kelompok paling rentan.
Sekjen ILUNI FKM UI & Founder Sobat Sehat
PENONAKTIFAN jutaan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebagai dampak pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menghadirkan persoalan kebijakan yang tidak sederhana. Dalam rapat koordinasi DPR dan pemerintah pada 9 Februari 2026 terungkap bahwa sekitar 11 juta peserta sempat dinonaktifkan.
Meskipun kemudian disepakati tetap memperoleh layanan kesehatan gratis selama tiga bulan ke depan dengan biaya ditanggung pemerintah sebagai masa adaptasi validasi ulang. Pemutakhiran data memang penting untuk menjaga ketepatan sasaran dan akuntabilitas anggaran.
Namun dalam kebijakan yang bersentuhan langsung dengan layanan kesehatan, aspek transisi menjadi krusial. Di sinilah tata kelola perlindungan sosial diuji bukan hanya pada presisi data, tetapi pada kemampuannya menjamin keberlanjutan layanan bagi kelompok paling rentan.
Lihat Juga :