7 Nama Kuat Bursa KSAD: Antara Hak Prerogatif Presiden dan Estafet Komando AD
Jum'at, 06 Februari 2026 - 17:11 WIB
Selamat Ginting, Pengamat Politik dan Pertahanan Keamanan dari Universitas Nasional (UNAS). Foto/Dok.SindoNews
Selamat Ginting
Pengamat Politik dan Pertahanan Keamanan dari Universitas Nasional (UNAS)
DINAMIKA di pucuk pimpinan TNI Angkatan Darat selalu menarik perhatian publik. Jenderal Maruli Simanjuntak, alumnus Akmil 1992, kini telah menduduki kursi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) selama lebih dari dua tahun dua bulan. Dalam tradisi organisasi TNI, durasi ini merupakan "ambang batas" umum, terjadinya rotasi atau mutasi, meskipun sang jenderal sendiri belum memasuki masa purnatugas.
Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, Presiden memiliki hak prerogatif penuh untuk menentukan kapan estafet tongkat komando ini perlu digulirkan.
Saat ini, di bawah bayang-bayang Jenderal Bintang Empat, setidaknya ada 27 Letnan Jenderal (Letjen) aktif yang secara teoritis memiliki peluang. Namun, jika menelisik lebih dalam, bursa kandidat ini terpolarisasi ke dalam tiga klaster strategis: organisasi Kementerian/Lembaga (K/L), Mabes TNI, dan internal Mabesad.
Di klaster K/L, nama-nama senior seperti Letjen Suharyanto (Kepala BNPB, Akmil 1989) dan Letjen Mochammad Hasan (Sesmenko Polkam, Akmil 1989) menempati urutan teratas secara abituren. Keduanya memiliki jam terbang birokrasi yang tinggi. Peluang mereka tampaknya semaki tipis, setelah muncul nama-nama juniornya dari lulusan 1993-1994 dan bahkan 1995 yang sudah menduduki jabatan bintang tiga.
Lagi pula Suharyanto sudah terlalu lama menduduki posisi Kepala BNPB dan dalam waktu dekat kemungkinan akan diganti. Munculnya nama-nama yang lebih muda seperti Letjen Tri Budi Utomo (Sekjen Kemhan, Akmil 1994) dan Letjen Rafael Granada Baay (Sekretaris Utama BIN, Akmil 1993), misalnya, memberikan sinyal adanya potensi lompatan generasi yang progresif, terutama bagi mereka yang memiliki latar belakang Infanteri Kopassus.
Pengamat Politik dan Pertahanan Keamanan dari Universitas Nasional (UNAS)
DINAMIKA di pucuk pimpinan TNI Angkatan Darat selalu menarik perhatian publik. Jenderal Maruli Simanjuntak, alumnus Akmil 1992, kini telah menduduki kursi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) selama lebih dari dua tahun dua bulan. Dalam tradisi organisasi TNI, durasi ini merupakan "ambang batas" umum, terjadinya rotasi atau mutasi, meskipun sang jenderal sendiri belum memasuki masa purnatugas.
Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, Presiden memiliki hak prerogatif penuh untuk menentukan kapan estafet tongkat komando ini perlu digulirkan.
Saat ini, di bawah bayang-bayang Jenderal Bintang Empat, setidaknya ada 27 Letnan Jenderal (Letjen) aktif yang secara teoritis memiliki peluang. Namun, jika menelisik lebih dalam, bursa kandidat ini terpolarisasi ke dalam tiga klaster strategis: organisasi Kementerian/Lembaga (K/L), Mabes TNI, dan internal Mabesad.
Klaster Kementerian dan Lembaga: Uji Senioritas
Di klaster K/L, nama-nama senior seperti Letjen Suharyanto (Kepala BNPB, Akmil 1989) dan Letjen Mochammad Hasan (Sesmenko Polkam, Akmil 1989) menempati urutan teratas secara abituren. Keduanya memiliki jam terbang birokrasi yang tinggi. Peluang mereka tampaknya semaki tipis, setelah muncul nama-nama juniornya dari lulusan 1993-1994 dan bahkan 1995 yang sudah menduduki jabatan bintang tiga.
Lagi pula Suharyanto sudah terlalu lama menduduki posisi Kepala BNPB dan dalam waktu dekat kemungkinan akan diganti. Munculnya nama-nama yang lebih muda seperti Letjen Tri Budi Utomo (Sekjen Kemhan, Akmil 1994) dan Letjen Rafael Granada Baay (Sekretaris Utama BIN, Akmil 1993), misalnya, memberikan sinyal adanya potensi lompatan generasi yang progresif, terutama bagi mereka yang memiliki latar belakang Infanteri Kopassus.
Lihat Juga :