Selama 2025, Pengawasan Obat dan Makanan Cegah Potensi Kerugian Ekonomi Rp49,8 Triliun

Puncak capaian strategis BPOM ditandai dengan diraihnya status WHO Listed Authority. Status ini menjadikan BPOM sebagai otoritas regulatori negara berkembang pertama yang memperoleh pengakuan tersebut, sekaligus memperkuat reputasi Indonesia di tingkat global dan mempercepat akses obat inovatif di dalam negeri.

Menyongsong 2026, BPOM berkomitmen memperkuat pengawasan berbasis risiko melalui pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, memperluas dukungan bagi UMKM, serta mendukung penuh program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami optimistis sinergi lintas sektor akan semakin memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045," ujar Taruna.