71,9 % Publik Diklaim Tolak Polri di Bawah Kementerian
Rabu, 28 Januari 2026 - 07:59 WIB
Baca juga: GPA Dukung Kapolri Tolak Kementerian Khusus
Survei HAI dilakukan pada 5–19 Januari 2026 dengan melibatkan 2.500 responden di 34 provinsi. Setelah proses penyaringan data, sebanyak 2.482 responden dinyatakan valid dan dianalisis dengan margin of error sekitar 2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute Sandri Rumanama mengklaim bahwa penolakan terhadap reposisi Polri terjadi hampir di seluruh kelompok masyarakat. “Penolakan tidak terkonsentrasi pada satu segmen. Baik berdasarkan usia, wilayah, tingkat pendidikan, maupun jenis kelamin, kecenderungannya sama,” kata Sandri.
Dia menuturkan, meskipun kelompok usia menengah hingga lanjut serta masyarakat perdesaan mencatat tingkat penolakan lebih tinggi, kelompok usia muda dan masyarakat perkotaan tetap menunjukkan sikap menolak secara dominan. “Tidak ada satu pun kelompok sosial yang menunjukkan dukungan mayoritas,” ujarnya.
Berdasarkan analisis regresi logistik, HAI menemukan bahwa kekhawatiran terhadap potensi politisasi Polri menjadi faktor utama yang mendorong penolakan publik. Sandri menegaskan, sikap masyarakat bukan ditujukan pada institusi Polri, melainkan pada risiko melemahnya independensi kepolisian.
Survei HAI dilakukan pada 5–19 Januari 2026 dengan melibatkan 2.500 responden di 34 provinsi. Setelah proses penyaringan data, sebanyak 2.482 responden dinyatakan valid dan dianalisis dengan margin of error sekitar 2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute Sandri Rumanama mengklaim bahwa penolakan terhadap reposisi Polri terjadi hampir di seluruh kelompok masyarakat. “Penolakan tidak terkonsentrasi pada satu segmen. Baik berdasarkan usia, wilayah, tingkat pendidikan, maupun jenis kelamin, kecenderungannya sama,” kata Sandri.
Dia menuturkan, meskipun kelompok usia menengah hingga lanjut serta masyarakat perdesaan mencatat tingkat penolakan lebih tinggi, kelompok usia muda dan masyarakat perkotaan tetap menunjukkan sikap menolak secara dominan. “Tidak ada satu pun kelompok sosial yang menunjukkan dukungan mayoritas,” ujarnya.
Berdasarkan analisis regresi logistik, HAI menemukan bahwa kekhawatiran terhadap potensi politisasi Polri menjadi faktor utama yang mendorong penolakan publik. Sandri menegaskan, sikap masyarakat bukan ditujukan pada institusi Polri, melainkan pada risiko melemahnya independensi kepolisian.
Lihat Juga :