PBNU Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden

Gus Fahrur menambahkan, wacana jabatan politik baru di atas Polri berisiko menjadi pintu masuk politisasi institusi penegak hukum. “Kalau mau evaluasi Polri, perkuat pengawasan, perbaiki kualitas pelayanan, benahi integritas. Bukan menambah jabatan politik yang bisa menggeser orientasi pengabdian menjadi orientasi kekuasaan,” lanjutnya.

Gus Fahrur juga menyebut pernyataan Kapolri yang memilih “menjadi petani” sebagai simbol penolakan terhadap kompromi jabatan yang dapat menggerus kehormatan institusi. “Kadang yang menjaga negara bukan kalimat panjang, tapi keberanian menolak. Sikap seperti ini harus diapresiasi: jabatan boleh ditawarkan, tapi marwah institusi tidak untuk ditukar,” tuturnya. Baca juga: Muktamar NU dan Jalan yang Lurus

Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat rapat kerja bersama Komisi III DPR merespons gagasan reposisi kelembagaan Polri, termasuk opsi menempatkan Polri di bawah kementerian khusus. Kapolri mengungkap pernah ada tawaran personal agar ia bersedia menjadi “menteri kepolisian”, namun ia menolak. Alasannya langkah itu berisiko memunculkan “matahari kembar” dalam rantai komando. Kapolri bahkan menyatakan lebih memilih “menjadi petani” ketimbang mengorbankan integritas institusi.