Nelayan Minta Perhatian Pemerintah soal Keselamatan Kerja dan Upah Layak
Rabu, 14 Januari 2026 - 16:49 WIB
Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Muara Baru Andi Mannojengi mendukung peluncuran platform FRN. Dia mengaku masih adanya tumpang tindih aturan serta persoalan pengawakan kapal yang belum sepenuhnya terselesaikan.
"Kami dari pelabuhan pada prinsipnya mendukung. Tujuan aturan ini sebenarnya sama, hanya memang di lapangan masih banyak tantangan dan perlu kerja sama semua pihak," ujar Mannojenggi.
Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan asosiasi, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya. Penegakan aturan membutuhkan kolaborasi agar benar-benar berdampak bagi nelayan yang sebagian besar berasal dari kelompok ekonomi lemah.
Adapun dalam diskusi ini, FRN menegaskan bahwa seluruh nelayan tanpa memandang lokasi kerja, bendera kapal maupun status hubungan kerja berhak atas lingkungan kerja yang layak dan aman, perlindungan hukum penuh, upah yang adil, serta hak berserikat dan melakukan perundingan bersama.
Dalam wadah tersebut, ada tiga tuntutan nelayan yakni mendesak pemerintah mengambil langkah konkret yang dapat ditegakkan secara hukum untuk melindungi nelayan, menuntut tanggung jawab penuh pemberi kerja dalam pemenuhan hak-hak nelayan, serta mengajak mendorong kebijakan perlindungan nelayan.
Platform ini juga menuntut pemenuhan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan hak berorganisasi, serta ratifikasi dan penegakan Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.
"Kami dari pelabuhan pada prinsipnya mendukung. Tujuan aturan ini sebenarnya sama, hanya memang di lapangan masih banyak tantangan dan perlu kerja sama semua pihak," ujar Mannojenggi.
Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan asosiasi, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya. Penegakan aturan membutuhkan kolaborasi agar benar-benar berdampak bagi nelayan yang sebagian besar berasal dari kelompok ekonomi lemah.
Adapun dalam diskusi ini, FRN menegaskan bahwa seluruh nelayan tanpa memandang lokasi kerja, bendera kapal maupun status hubungan kerja berhak atas lingkungan kerja yang layak dan aman, perlindungan hukum penuh, upah yang adil, serta hak berserikat dan melakukan perundingan bersama.
Dalam wadah tersebut, ada tiga tuntutan nelayan yakni mendesak pemerintah mengambil langkah konkret yang dapat ditegakkan secara hukum untuk melindungi nelayan, menuntut tanggung jawab penuh pemberi kerja dalam pemenuhan hak-hak nelayan, serta mengajak mendorong kebijakan perlindungan nelayan.
Platform ini juga menuntut pemenuhan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan hak berorganisasi, serta ratifikasi dan penegakan Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.
(jon)
Lihat Juga :