Tidak Percaya DPRD, Mayoritas Responden Survei LSI Denny JA Ingin Pilkada Langsung
Rabu, 07 Januari 2026 - 17:07 WIB
Menurutnya, publik menganggap pemilihan langsung adalah satu-satunya cara yang wajar memilih kepala daerah, bukan melalui pilihan atau lobi elite. "Pilkada menjadi pesta rakyat di berbagai daerah," katanya.
Selain itu, Ardian mengatakan, pilkada dianggap hak warga negara, bukan elite politik. Ia berkata, penolakan didasari lantaran pilkada dianggap cara untuk menentukan pemimpin daerah.
"82,2% menyatakan alasan mereka menolak Pilkada DPRD karena akan hilangkan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya," ucapnya.
Ardian mengatakan, para responden menganggap kepala daerah bisa dikontrol bila lewat pilkada langsung. "Dia bisa menagih janji selama masa kampanye. Kalau lewat DPRD, rakyat seolah-olah tidak punya lagi saluran untuk menagih. Rakyat khawatir jika kepala daerah dipilih DPRD, dia akan lebih tunduk kepada partai politik dibandingkan dengan rakyat. Di mata publik: Jika dipilih langsung, kepala daerah milik saya. Jika dipilih DPRD, kepala daerah milik partai. Dan publik sebagian besar hanya menjadi penonton," pungkasnya.
LSI Denny JA melakukan survei dengan melibatkan 1.200 responden. Metodologi sampling yakni multi-stage random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara tatap muka dengan kuesioner. Survei ini dilakukan pada 10-19 Oktober 2025 dengan margin of error sekitar 2,9%.
Selain itu, Ardian mengatakan, pilkada dianggap hak warga negara, bukan elite politik. Ia berkata, penolakan didasari lantaran pilkada dianggap cara untuk menentukan pemimpin daerah.
"82,2% menyatakan alasan mereka menolak Pilkada DPRD karena akan hilangkan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya," ucapnya.
Ardian mengatakan, para responden menganggap kepala daerah bisa dikontrol bila lewat pilkada langsung. "Dia bisa menagih janji selama masa kampanye. Kalau lewat DPRD, rakyat seolah-olah tidak punya lagi saluran untuk menagih. Rakyat khawatir jika kepala daerah dipilih DPRD, dia akan lebih tunduk kepada partai politik dibandingkan dengan rakyat. Di mata publik: Jika dipilih langsung, kepala daerah milik saya. Jika dipilih DPRD, kepala daerah milik partai. Dan publik sebagian besar hanya menjadi penonton," pungkasnya.
LSI Denny JA melakukan survei dengan melibatkan 1.200 responden. Metodologi sampling yakni multi-stage random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara tatap muka dengan kuesioner. Survei ini dilakukan pada 10-19 Oktober 2025 dengan margin of error sekitar 2,9%.
(zik)
Lihat Juga :