Fraksi Demokrat Tolak Wacana Pilkada lewat DPRD

"Buat UU Pilkada yang lebih baik. Norma harus jelas dan tegas dengan sanksi tegas bagi pelanggar,” katanya.

Terkait tingginya ongkos politik, menurut Benny, negara seharusnya mengambil peran lebih besar dengan membiayai pelaksanaan Pilkada. Keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas demokrasi atau menghilangkan hak rakyat memilih pemimpin secara langsung.

“Jika tujuan demokrasi adalah kesejahteraan rakyat dan lahirnya pemimpin berkualitas, anggaran tidak boleh jadi alasan untuk mundur dari pemilihan langsung,” ucapnya.