Rentetan Bencana Ekologis Jadi Alarm Hentikan Ketergantungan Industri Ekstraktif
Sabtu, 27 Desember 2025 - 22:32 WIB
Ia menegaskan deretan bencana ini merupakan konsekuensi logis dari lambannya transisi energi dan kuatnya ketergantungan pada industri ekstraktif. Riset terbaru lembaga tersebut pada 2025 menunjukkan ketimpangan besar antara keuntungan industri ekstraktif dengan kontribusinya terhadap mitigasi iklim dan kesejahteraan masyarakat.
Di sektor batu bara, kata Rahman, Transisi Bersih mendorong penggantian kebijakan domestic market obligation (DMO) dengan pungutan ekspor serta royalti yang lebih tinggi. Kebijakan ini dinilai penting untuk menciptakan ruang fiskal bagi pendanaan transisi energi yang adil, termasuk mitigasi dan penanggulangan bencana, khususnya di wilayah rentan akibat kerusakan lingkungan.
Sementara itu, peneliti Transisi Bersih, Aimatul Yumna, mengungkapkan adanya ketidakadilan struktural di sektor sawit. Ekspansi lahan crude palm oil (CPO) tidak sebanding dengan peningkatan produktivitas maupun kontribusi fiskal untuk pembiayaan iklim.
Ia mencontohkan kerugian ekonomi akibat bencana di Sumatra yang seharusnya dapat ditekan apabila pemerintah berani melakukan reformasi fiskal pada sektor-sektor penyumbang emisi. Namun, pajak dan royalti dari batu bara dan sawit di wilayah tersebut tidak kembali secara proporsional untuk membiayai resiliensi iklim dan pemulihan pascabencana.
"Pemerintah selama ini mendorong hilirisasi nikel dan ekspansi sawit dengan dalih ekonomi, tetapi menutup mata saat dampak lingkungannya menghancurkan ruang hidup masyarakat. Pemerintah tidak boleh hanya mengambil rente dari komoditas ekstraktif, lalu cuci tangan ketika alam menuntut balas," kata Yumna.
Di sektor batu bara, kata Rahman, Transisi Bersih mendorong penggantian kebijakan domestic market obligation (DMO) dengan pungutan ekspor serta royalti yang lebih tinggi. Kebijakan ini dinilai penting untuk menciptakan ruang fiskal bagi pendanaan transisi energi yang adil, termasuk mitigasi dan penanggulangan bencana, khususnya di wilayah rentan akibat kerusakan lingkungan.
Sementara itu, peneliti Transisi Bersih, Aimatul Yumna, mengungkapkan adanya ketidakadilan struktural di sektor sawit. Ekspansi lahan crude palm oil (CPO) tidak sebanding dengan peningkatan produktivitas maupun kontribusi fiskal untuk pembiayaan iklim.
Ia mencontohkan kerugian ekonomi akibat bencana di Sumatra yang seharusnya dapat ditekan apabila pemerintah berani melakukan reformasi fiskal pada sektor-sektor penyumbang emisi. Namun, pajak dan royalti dari batu bara dan sawit di wilayah tersebut tidak kembali secara proporsional untuk membiayai resiliensi iklim dan pemulihan pascabencana.
"Pemerintah selama ini mendorong hilirisasi nikel dan ekspansi sawit dengan dalih ekonomi, tetapi menutup mata saat dampak lingkungannya menghancurkan ruang hidup masyarakat. Pemerintah tidak boleh hanya mengambil rente dari komoditas ekstraktif, lalu cuci tangan ketika alam menuntut balas," kata Yumna.
Lihat Juga :