Perpol Bukan Pembangkangan, Margarito: Sah Secara Hukum, Batasi Polri agar Tak Liar
Senin, 22 Desember 2025 - 13:26 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, Perpol yang diterbitkan Kapolri yang mengatur penempatan anggota Polri di kementerian dan lembaga sipil tidak bisa disebut pelanggaran konstitusi. Foto: Ist
JAKARTA - Polemik Peraturan Kepolisian (Perpol) yang diterbitkan Kapolri yang mengatur penempatan anggota Polri di kementerian dan lembaga sipil tidak bisa disebut pelanggaran konstitusi. Suatu peraturan hanya dapat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi jika telah diputuskan secara resmi oleh lembaga yudisial yang berwenang.
“Selama belum ada putusan Mahkamah Konstitusi atau pengadilan yang menyatakan bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, maka peraturan itu secara hukum tetap sah berlaku,” ujar Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, Senin (22/12/2025).
Baca juga: Gus Falah: Perpol 10/2025 Sejalan dengan Putusan MK
Menurut dia, penting membedakan perbedaan tafsir hukum dengan pelanggaran konstitusi. Perdebatan, kritik, dan perbedaan pendapat merupakan hal wajar dalam negara demokrasi. Namun, sah tidaknya suatu regulasi tetap ditentukan oleh mekanisme hukum, bukan opini politik.
“Selama belum ada putusan Mahkamah Konstitusi atau pengadilan yang menyatakan bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, maka peraturan itu secara hukum tetap sah berlaku,” ujar Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, Senin (22/12/2025).
Baca juga: Gus Falah: Perpol 10/2025 Sejalan dengan Putusan MK
Menurut dia, penting membedakan perbedaan tafsir hukum dengan pelanggaran konstitusi. Perdebatan, kritik, dan perbedaan pendapat merupakan hal wajar dalam negara demokrasi. Namun, sah tidaknya suatu regulasi tetap ditentukan oleh mekanisme hukum, bukan opini politik.
Lihat Juga :