Perpol Bukan Pembangkangan, Margarito: Sah Secara Hukum, Batasi Polri agar Tak Liar
Senin, 22 Desember 2025 - 13:26 WIB
Terkait penempatan anggota Polri di lembaga sipil, hal itu bukan fenomena baru. Praktik tersebut telah lama terjadi antara lain di KPK, BNN, BNPT, hingga Basarnas. Sejauh ini masih sah secara hukum karena memiliki relevansi dengan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum.
Namun, konstitusi tidak mengatur secara teknis soal penugasan tersebut. Konstitusi hanya memuat prinsip dasar fungsi Polri yaitu melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Ayat 4 UUD 1945. Detail pelaksanaannya diserahkan kepada undang-undang, pemerintah, dan regulasi turunannya.
Margarito justru menilai Perpol merupakan langkah positif. Sebab, Perpol justru membatasi ruang penempatan anggota Polri, tidak membiarkannya berjalan liar tanpa batas.
“Undang-Undang Polri tidak mengatur spesifik lembaga mana saja yang bisa diisi. Undang-Undang ASN juga tidak mengatur spesifik. PP pun tidak mengatur spesifik. Justru Perpol ini hadir untuk membatasi diri agar tidak eksesif. Jadi ini langkah rasional,” katanya.
Dari perspektif stabilitas negara, dia menilai perdebatan publik yang muncul saat ini justru bagian dari dinamika demokrasi. Namun demikian, dia mengingatkan agar polemik tidak sampai mengganggu fungsi Polri sebagai penegak hukum.
Namun, konstitusi tidak mengatur secara teknis soal penugasan tersebut. Konstitusi hanya memuat prinsip dasar fungsi Polri yaitu melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Ayat 4 UUD 1945. Detail pelaksanaannya diserahkan kepada undang-undang, pemerintah, dan regulasi turunannya.
Margarito justru menilai Perpol merupakan langkah positif. Sebab, Perpol justru membatasi ruang penempatan anggota Polri, tidak membiarkannya berjalan liar tanpa batas.
“Undang-Undang Polri tidak mengatur spesifik lembaga mana saja yang bisa diisi. Undang-Undang ASN juga tidak mengatur spesifik. PP pun tidak mengatur spesifik. Justru Perpol ini hadir untuk membatasi diri agar tidak eksesif. Jadi ini langkah rasional,” katanya.
Dari perspektif stabilitas negara, dia menilai perdebatan publik yang muncul saat ini justru bagian dari dinamika demokrasi. Namun demikian, dia mengingatkan agar polemik tidak sampai mengganggu fungsi Polri sebagai penegak hukum.
Lihat Juga :