Isu Lingkungan Makin Strategis, Kolaborasi ASEAN dan Kebijakan Nasional Harus Sejalan

Rasminto menekankan pentingnya pendekatan keamanan manusia yang menempatkan keselamatan warga sebagai pusat kebijakan. Bagi Rasminto, bencana alam berimplikasi langsung pada jiwa manusia dan ketahanan sosial-ekonomi, sehingga respons kebijakan tidak boleh terfragmentasi.

Baca juga: Indonesia Perkuat Posisi Diplomasi Iklim Global

“Dalam konteks ASEAN, prinsip “One ASEAN, One Response” dan gagasan resiliensi bahwa ketangguhan lahir dari kemampuan beradaptasi serta bekerja sama. Sehingga, di sisi lainnya bahwa isu lingkungan juga memiliki dimensi politik dan moral, sehingga pada kerangka political ecology untuk menunjukkan krisis lingkungan kerap berkaitan dengan kebijakan, relasi kuasa, bisnis dan keadilan. Karena itu, kerusakan alam lintas batas memerlukan tanggung jawab kolektif, etika bersama antarbangsa, dan solidaritas lingkungan sebagai fondasi stabilitas jangka panjang ASEAN,” tandasnya.

Rasminto juga menyoroti universalitas Pancasila sebagai modal etik yang relevan bagi tata kelola lingkungan. Rasminto menautkan sila kemanusiaan dengan pendekatan keamanan manusia dan HAM, persatuan sebagai basis koeksistensi dalam keberagaman, serta keadilan sosial sebagai arah keberlanjutan dan keadilan ekologis. “Pancasila merepresentasikan moralitas politik, etika solidaritas, dan kepemimpinan berbasis nilai”, tegasnya.

Rasminto juga menekankan, solidaritas kawasan tidak lahir dari retorika, melainkan dibangun melalui konstruksi identitas dan pengalaman kolektif.

“ASEAN dibangun atas kesamaan sejarah, nilai gotong royong, budaya saling menghormati, dan solidaritas bencana yang memperkuat identitas ASEAN sebagai komunitas”, ujarnya.