Indonesia Perkuat Posisi Diplomasi Iklim Global
Minggu, 30 November 2025 - 00:36 WIB
loading...
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menyatakan Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belem, Brasil menjadi diplomasi Indonesia. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menyatakan Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belem, Brasil menjadi penanda penting bagi diplomasi iklim Indonesia di tingkat internasional. Konfrensi iklim global itu memperlihatkan semakin kuatnya posisi Indonesia dalam diplomasi iklim, di tengah stagnasi negosiasi antarnegara yang kembali mewarnai forum internasional.
Meski demikian, pertemuan tersebut belum mampu memecahkan kebuntuan teknis sejumlah pasal krusial Paris Agreement, terutama Artikel 6 terkait mekanisme perdagangan karbon, Indonesia justru memilih bergerak lebih progresif.
Baca juga: PBB Puji Upaya Indonesia Hadapi Perubahan Iklim di COP30 Brasil
“Dalam konteks multilateral, banyak agenda mengalami stagnasi. Karena itu Indonesia menggunakan dua jalur, yakni negosiasi dan soft diplomacy,” ujar Hanif dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema 'Capaian Satu Tahun dan COP 30'.
Ia melanjutkan, selama penyelenggaraan COP30, Indonesia mengadakan 14 pertemuan bilateral dan berkoalisi dengan 10 organisasi internasional untuk memperkuat kerja sama iklim. Salah satu kerja sama strategis adalah aliansi tiga negara pemilik hutan tropis terbesar dunia, Indonesia, Brasil, dan Republik Demokratik Kongo, yang menguasai sekitar 52% hutan tropis global.
Indonesia juga berperan dalam inisiatif Tropical Forest Forever Facility, yang mendapat sambutan Presiden Prabowo Subianto, termasuk melalui komitmen dukungan sebesar USD1 miliar atau sekitar Rp16,7 triliun.
Fokus Indonesia tidak berhenti pada koalisi hutan. Pemerintah menegaskan posisi terdepan dalam implementasi Pasal 6.2 Paris Agreement. Hanif menyebut Indonesia merupakan satu-satunya negara yang telah mengoperasionalkan ketentuan itu melalui kerja sama dengan Norwegia.
Meski demikian, pertemuan tersebut belum mampu memecahkan kebuntuan teknis sejumlah pasal krusial Paris Agreement, terutama Artikel 6 terkait mekanisme perdagangan karbon, Indonesia justru memilih bergerak lebih progresif.
Baca juga: PBB Puji Upaya Indonesia Hadapi Perubahan Iklim di COP30 Brasil
“Dalam konteks multilateral, banyak agenda mengalami stagnasi. Karena itu Indonesia menggunakan dua jalur, yakni negosiasi dan soft diplomacy,” ujar Hanif dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema 'Capaian Satu Tahun dan COP 30'.
Ia melanjutkan, selama penyelenggaraan COP30, Indonesia mengadakan 14 pertemuan bilateral dan berkoalisi dengan 10 organisasi internasional untuk memperkuat kerja sama iklim. Salah satu kerja sama strategis adalah aliansi tiga negara pemilik hutan tropis terbesar dunia, Indonesia, Brasil, dan Republik Demokratik Kongo, yang menguasai sekitar 52% hutan tropis global.
Indonesia juga berperan dalam inisiatif Tropical Forest Forever Facility, yang mendapat sambutan Presiden Prabowo Subianto, termasuk melalui komitmen dukungan sebesar USD1 miliar atau sekitar Rp16,7 triliun.
Fokus Indonesia tidak berhenti pada koalisi hutan. Pemerintah menegaskan posisi terdepan dalam implementasi Pasal 6.2 Paris Agreement. Hanif menyebut Indonesia merupakan satu-satunya negara yang telah mengoperasionalkan ketentuan itu melalui kerja sama dengan Norwegia.
Lihat Juga :
