Urgensi Indonesia Maritime Policy

Sriwijaya dan Majapahit meninggalkan warisan budaya yang memperkuat identitas maritim Indonesia. Nilai-nilai budaya tersebut, meskipun telah berkembang dalam konteks modern, dapat dilihat dalam pemikiran bangsa untuk kembali ke identitas maritim. Ini mencerminkan pemahaman Mahan bahwa sejarah dan warisan maritim mempengaruhi kondisi sosial dan politik. Konsep Blue Economy yang mengedepankan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dapat dilihat sebagai kelanjutan dari pemikiran raja-raja maritim terdahulu.

Kekuatan mereka pada masa lalu menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya laut yang bijaksana dapat menghasilkan kemakmuran jangka panjang. Strategi ini tidak hanya relevan untuk aspek ekonomi, tetapi juga bagi stabilitas sosial dan lingkungan, mencerminkan pentingnya perpaduan yang holistik sering kali dinyatakan dalam teori maritim modern.

Pengembalian identitas maritim merupakan langkah dasar yang harus dilakukan. Kesadaran kolektif masyarakat akan warisan maritim ini perlu dibangkitkan, bukan hanya sebagai bagian dari sejarah, tetapi juga sebagai identitas bangsa. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami betapa pentingnya laut bagi keberlangsungan hidup dan perekonomian.

Identitas maritim itu terwujud dalam cara kita berinteraksi dengan laut, bagaimana kita memahami sumber daya laut, dan bagaimana kita menjadikan laut sebagai bagian integral dari kultur bangsa. Pendidikan maritim harus dimasukkan dalam kurikulum nasional, memberikan wawasan kepada generasi muda mengenai sejarah, potensi, serta tantangan yang dihadapi sektor maritim.

Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur maritim menjadi krusial untuk mendukung aktivitas ekonomi di sektor-sektor seperti perdagangan, perikanan, energi, dan pariwisata. Pelabuhan yang modern, dermaga yang efisien, dan sistem transportasi laut yang baik akan meningkatkan konektivitas antar pulau. Ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempercepat distribusi barang dan hasil perikanan. Dalam konteks ini, konsep Maritime Connectivity yang mengedepankan jaringan transportasi yang saling terhubung menjadi sangat relevan.

Di tengah semua upaya ini, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim harus menjadi prioritas utama. Dengan luasnya wilayah perairan Indonesia, ancaman seperti transnational crime dan illegal at sea activity termasuk pencurian ikan dan penyelundupan menjadi tantangan yang serius di negara kepulauan seperti Indonesia. Penegakan hukum atau law enforcement yang tegas di laut sangat diperlukan agar kedaulatan dan sumber daya maritim kita terlindungi.

Tidak cukup hanya mengandalkan TNI Angkatan Laut; kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan kesadaran tentang perlunya menjaga laut dari aktivitas ilegal. Kerjasama regional maupun internasional dengan negara tetangga juga harus dipertimbangkan agar permasalahan ini dapat diatasi secara kolektif.

Dalam konteks pemberdayaan, potensi maritim juga menawarkan peluang yang signifikan. Sekitar dua pertiga dari wilayah Indonesia adalah laut, yang menyimpan sumber daya tak terhingga, seperti perikanan, energi terbarukan, dan pariwisata bahari.

Pemberdayaan dalam sektor-sektor ini tidak hanya berkontribusi pada perekonomian nasional tetapi juga menciptakan peluang pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. Konsep Blue Economy harus diterapkan, memastikan pemanfaatan sumber daya laut dilakukan secara berkelanjutan sembari tetap menjaga ekosistem laut yang sehat.

Diplomasi maritim menjadi salah satu aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Indonesia harus memiliki peran aktif dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan negara-negara tetangga dan negara lain di kawasan. Kerjasama dalam pengelolaan sumber daya maritim akan membantu menciptakan ketahanan dan kestabilan di kawasan Asia Tenggara.