Kementerian PPPA Percepat Pertumbuhan Kabupaten dan Kota Layak Anak
Selasa, 09 Desember 2025 - 18:23 WIB
Dari 355 kabupaten dan kota, kata Arifah, sebanyak 22 daerah meraih predikat Utama, 69 daerah berpredikat Nindya, 125 Madya, dan 139 Pratama. Capaian ini menunjukkan hampir 70% daerah di Indonesia kini telah memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak.
Selain itu, 13 provinsi turut menerima Penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila 2025) atas komitmen mereka menggerakkan program KLA di tingkat regional. Angka itu menegaskan komitmen pelindungan anak telah bergerak dari sekadar kebijakan sektoral menjadi gerakan lintas wilayah yang terstruktur dan berkelanjutan.
Baca juga: Layanan SAPA 129 Bukti Komitmen Pemerintah Lindungi Perempuan dan Anak
Pertumbuhan kuantitatif tersebut tak lepas dari dua reformasi kelembagaan besar yang dijalankan pemerintah pada 2025. Pertama, efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang mulai berjalan di banyak daerah sejak Januari 2025.
Kedua, penerapan Peraturan Menteri PPPA No. 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak, yang meningkatkan kualitas keterlibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan daerah. “Kedua reformasi ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat sistem KLA di seluruh Indonesia,” kata Arifah.
Pemerintah menilai keberhasilan KLA 2025 bukan hanya diukur dari jumlah penghargaan, tetapi dari penguatan tata kelola daerah yang lebih responsif terhadap hak anak.
Selain itu, 13 provinsi turut menerima Penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila 2025) atas komitmen mereka menggerakkan program KLA di tingkat regional. Angka itu menegaskan komitmen pelindungan anak telah bergerak dari sekadar kebijakan sektoral menjadi gerakan lintas wilayah yang terstruktur dan berkelanjutan.
Baca juga: Layanan SAPA 129 Bukti Komitmen Pemerintah Lindungi Perempuan dan Anak
Pertumbuhan kuantitatif tersebut tak lepas dari dua reformasi kelembagaan besar yang dijalankan pemerintah pada 2025. Pertama, efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang mulai berjalan di banyak daerah sejak Januari 2025.
Kedua, penerapan Peraturan Menteri PPPA No. 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak, yang meningkatkan kualitas keterlibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan daerah. “Kedua reformasi ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat sistem KLA di seluruh Indonesia,” kata Arifah.
Pemerintah menilai keberhasilan KLA 2025 bukan hanya diukur dari jumlah penghargaan, tetapi dari penguatan tata kelola daerah yang lebih responsif terhadap hak anak.
Lihat Juga :