Kementerian PPPA Percepat Pertumbuhan Kabupaten dan Kota Layak Anak
Selasa, 09 Desember 2025 - 18:23 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, dalam Penganugerahan KLA 2025 menekankan tantangan baru ke depan adalah memastikan kota tidak hanya layak huni, tetapi juga layak tumbuh dan layak dicintai oleh anak-anak.
Digitalisasi dan meningkatnya waktu penggunaan layar (screen time) anak Indonesia, rata-rata 7,5 jam per hari, menjadi isu yang harus dijawab melalui kebijakan kesejahteraan digital dan penyediaan ruang publik aman di setiap kota dan kabupaten.
“Pemerintah mendorong daerah untuk menyeimbangkan ruang virtual dan ruang sosial anak melalui pembangunan taman bermain, jalur sepeda, dan ruang publik yang ramah anak sebagai bagian dari klaster pendidikan dan rekreasi,” ujar Pratikno.
Dalam konteks kebijakan nasional, 2025 juga menjadi periode transisi menuju Rencana Aksi Nasional (RAN) KLA 2025–2029, yang akan menjadi pedoman bagi seluruh daerah. Pemerintah sedang memfinalisasi pembaruan Perpres No. 25 Tahun 2021 untuk menyesuaikan arah kebijakan KLA dengan RPJMN 2025–2029, agar isu digitalisasi, disabilitas, dan inklusivitas anak terintegrasi secara eksplisit dalam kebijakan nasional.
“Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas KLA dari level Pratama dan Madya menjadi Nindya dan Utama,” ucapnya.
Digitalisasi dan meningkatnya waktu penggunaan layar (screen time) anak Indonesia, rata-rata 7,5 jam per hari, menjadi isu yang harus dijawab melalui kebijakan kesejahteraan digital dan penyediaan ruang publik aman di setiap kota dan kabupaten.
“Pemerintah mendorong daerah untuk menyeimbangkan ruang virtual dan ruang sosial anak melalui pembangunan taman bermain, jalur sepeda, dan ruang publik yang ramah anak sebagai bagian dari klaster pendidikan dan rekreasi,” ujar Pratikno.
Dalam konteks kebijakan nasional, 2025 juga menjadi periode transisi menuju Rencana Aksi Nasional (RAN) KLA 2025–2029, yang akan menjadi pedoman bagi seluruh daerah. Pemerintah sedang memfinalisasi pembaruan Perpres No. 25 Tahun 2021 untuk menyesuaikan arah kebijakan KLA dengan RPJMN 2025–2029, agar isu digitalisasi, disabilitas, dan inklusivitas anak terintegrasi secara eksplisit dalam kebijakan nasional.
“Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas KLA dari level Pratama dan Madya menjadi Nindya dan Utama,” ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :