Pertemuan Masyayikh di Ponpes Tebuireng Diharapkan Mampu Selesaikan Konflik PBNU

Kedua, menegaskan penyelesaian perangkat jam’iyyah yang berasa dalam situasi status quo karena tidak mendapatkan legalisasi kepengurusan sehingga tidak bisa operasional disebabkan tidak memiliki legitimasi kepengurusan sehingga menghambat layanan problem-problem keummatan di masyarakat.

Ketiga, pengkhidmatan untuk dakwah Islam, pesantren dan bahkan organ-organ di jam’iyyah tidak terurus. Musibah-musibah yang menimpa pesantren akhir-akhir ini banyak diabaikan dan dibiarkan; mulai dari bullying, kekerasan seksual hingga ambruknya bangunan beberapa pesantren.

Keempat, penyusupan agen zionis ke dalam tubuh PBNU telah meruntuhkan kepercayaan umat dan bangsa Indonesia terhadap komitmen sejarah pemihakan jam’iyyah Nahdlatul Ulama.

“Kondisi kemandekan jam’iyyah yang demikian itu, menuntut Silaturrohim Tebuireng dapat menghasilkan sikap akhir yang tegas untuk menata kembali arah dan gerak jamiyyah agar lebih responsif menjawab tantangan zaman,” katanya.

Oleh karena itu Silaturrohim Tebuireng harus bisa meminta dengan sangat agar Rais Aam KH. Miftahul akhyar dan para masyayikh segera membentuk komite penyelamat NU yang terdiri dari pejabat PWNU-PCNU yang diseleksi dan berintegritas sebagai pejabat PBNU sementara.

“Komite tersebut didalam kendali masyayikh dan memberi tugas menyiapkan dan melaksanakan Muktamar di percepat atau Muktamar Luar Biasa (MLB) sesuai dengan mekanisme organisasi,” katanya.