Diskusi Kaleidoskop Korupsi: Pemberantasan Korupsi Butuh Reformasi Menyeluruh
Kamis, 04 Desember 2025 - 07:46 WIB
Analis Sosial Politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menuturkan perspektif sosial-politik dengan menegaskan bahwa Indonesia masih jauh dari standar negara maju jika dilihat dari pendapatan per kapita maupun tata kelola pemerintahannya.
“Korupsi adalah faktor utama yang paling menghambat bangsa untuk maju dan tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan pinggiran," tegasnya.
Advokat Firman Tendry Masengi menggarisbawahi bahwa korupsi terjadi bukan karena uang, tetapi karena niat yang memang sudah terbentuk dari awal. Dia menilai sejumlah UU memang disetting untuk korup dan mengkritik dominasi eksekutif dalam proses legislasi yang dapat melemahkan peran legislator serta menggerus prinsip check and balance.
“Praktik ini menunjukkan bahwa akar korupsi tidak hanya berada pada pelaku, tetapi juga pada desain sistem yang mengaturnya,” ungkapnya.
Sementara, Tejo Asmoro mengatakan, budaya korup di Indonesia telah mengakar sejak kecil melalui contoh perilaku yang dianggap normal. Dia menyoroti pemisahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang membuka ruang kebijakan menyesatkan serta menyebut keputusan tersebut bagian dari praktik yang mencerminkan budaya korup di tingkat elite.
“Korupsi adalah faktor utama yang paling menghambat bangsa untuk maju dan tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan pinggiran," tegasnya.
Advokat Firman Tendry Masengi menggarisbawahi bahwa korupsi terjadi bukan karena uang, tetapi karena niat yang memang sudah terbentuk dari awal. Dia menilai sejumlah UU memang disetting untuk korup dan mengkritik dominasi eksekutif dalam proses legislasi yang dapat melemahkan peran legislator serta menggerus prinsip check and balance.
“Praktik ini menunjukkan bahwa akar korupsi tidak hanya berada pada pelaku, tetapi juga pada desain sistem yang mengaturnya,” ungkapnya.
Sementara, Tejo Asmoro mengatakan, budaya korup di Indonesia telah mengakar sejak kecil melalui contoh perilaku yang dianggap normal. Dia menyoroti pemisahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang membuka ruang kebijakan menyesatkan serta menyebut keputusan tersebut bagian dari praktik yang mencerminkan budaya korup di tingkat elite.
Lihat Juga :