Puan Maharani Tegaskan DPR Dukung Penguatan Bidang Maritim
Senin, 14 September 2020 - 16:48 WIB
Ketua DPR Puan Maharani menegaskan komitmen DPR dalam mendukung penguatan di bidang maritim. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menegaskan komitmen DPR dalam mendukung penguatan di bidang maritim. Komitmen itu salah satunya akan ditunjukkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut yang tengah disusun pemerintah.
“DPR RI berkomitmen tinggi dalam membangun kekuatan nasional di bidang maritim,” kata Puan Maharani, saat memberikan Kuliah Umum Pada Perwira Siswa Dikreg Seskoal Angkatan Ke-58 Tahun Ajaran 2020, di Jakarta, Senin (14/9/ 2020). (Baca juga: Interoperabilitas TNI AL-Bakamla Kunci Sukses Diplomasi Maritim Indonesia)
Kekuatan nasional di bidang maritim, ucap Puan, di antaranya dibangun melalui pembangunan industri pengolahan hasil laut, modernisasi nelayan, penambangan laut, pembangunan pariwisata laut, serta transportasi laut. “Semuanya itu membutuhkan sistem pertahanan laut yang kuat,” tegas Puan. (Baca juga: Selama Sepuluh Bulan, KKP Tangkap 71 Kapal Illegal Fishing di Perairan Indonesia)
Karena itu, DPR terus memaksimalkan tugas konstitusionalnya untuk menjaga laut Indonesia yang mencapai lebih dari 60% dari luas wilayah Indonesia. Salah satunya dengan menyerap aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan agar UU Keamanan Laut menjadi solusi dari berbagai persoalan ketahanan maritim. “Seperti persoalan illegal fishing, peredaran narkoba melalui laut, human trafficking. DPR- ingin agar ada UU yang secara menyeluruh dapat melindungi kekayaan maritim Indonesia,” sambungnya. (Baca juga: Bakamla Usir Kapal Coast Guard China di Laut Natuna Utara)
“DPR RI berkomitmen tinggi dalam membangun kekuatan nasional di bidang maritim,” kata Puan Maharani, saat memberikan Kuliah Umum Pada Perwira Siswa Dikreg Seskoal Angkatan Ke-58 Tahun Ajaran 2020, di Jakarta, Senin (14/9/ 2020). (Baca juga: Interoperabilitas TNI AL-Bakamla Kunci Sukses Diplomasi Maritim Indonesia)
Kekuatan nasional di bidang maritim, ucap Puan, di antaranya dibangun melalui pembangunan industri pengolahan hasil laut, modernisasi nelayan, penambangan laut, pembangunan pariwisata laut, serta transportasi laut. “Semuanya itu membutuhkan sistem pertahanan laut yang kuat,” tegas Puan. (Baca juga: Selama Sepuluh Bulan, KKP Tangkap 71 Kapal Illegal Fishing di Perairan Indonesia)
Karena itu, DPR terus memaksimalkan tugas konstitusionalnya untuk menjaga laut Indonesia yang mencapai lebih dari 60% dari luas wilayah Indonesia. Salah satunya dengan menyerap aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan agar UU Keamanan Laut menjadi solusi dari berbagai persoalan ketahanan maritim. “Seperti persoalan illegal fishing, peredaran narkoba melalui laut, human trafficking. DPR- ingin agar ada UU yang secara menyeluruh dapat melindungi kekayaan maritim Indonesia,” sambungnya. (Baca juga: Bakamla Usir Kapal Coast Guard China di Laut Natuna Utara)
Lihat Juga :