Dukungan Indonesia dan Jalan Panjang Timor Leste Menuju ASEAN

Penyelesaian sengketa wilayah perbatasan yang terus dirundingkan oleh Timor Leste dan Australia berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB dimana Pemerintah Australia menginginkan perbatasan di akhir landas kontinen Australia yang luas sesuai dengan kesepakatan dengan Indonesia pada 1972 dan 1991. Normalnya, sengketa perbatasan seperti itu kemudian diajukan ke Mahkamah Internasional atau Pengadilan Hukum Laut Internasional untuk diputuskan secara imparsial, tetapi Australia telah lebih dahulu menarik diri dari yurisdiksi internasional (khusus dalam persoalan batas laut) sebelum Timor Leste merdeka.

Di bawah tekanan publik dan diplomatik, Australia menawarkan konsesi royalti ladang gas Greater Sunrise. Pada 7 Juli 2005, sebuah perjanjian menyepakati bahwa kedua negara akan mengakhiri sengketa batas laut dan Timor Leste akan menerima 50% pendapatan dari ladang gas Greater Sunrise, sekitar AUD$26 miliar atau US$20 miliar sepanjang masa aktif proyek. Sementara itu, ladang lain di perairan yang diklaim Timor Leste namun berada di luar JPDA (Laminaria-Corallina dan Buffalo) masih dieksploitasi secara sepihak oleh Australia.

Keanggotan penuh di ASEAN yang diperoleh Timor Leste tentu akan menjadi napas ekonomi baru bagi negara republik demokratis termuda di kawasan Asia Tenggara tersebut. Timor Leste akan resmi menjadi area perdagangan bebas sesama anggota ASEAN, termasuk dengan Cina sebagaimana tertuang dalam kesepakatan China Free Trade Area (ACFTA).

Dampak ekonomi lainnya, Timor Leste bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya melalui aktivitas impor dari negara-negara ASEAN maupun Cina, yang tergolong relatif murah. Timor Leste juga akan memiliki domain pasar yang luas dalam memasarkan produknya ke seluruh negara-negara anggota ASEAN dan Cina.

Di bidang politik, Timor Leste akan memperoleh asistensi dari organisasi Asean dan negara-negara tetangga seperti Indonesia dan Filipina dalam meningkatkan kualitas pemerintahan (good governance), penguatan lembaga-lembaga demokrasi serta mendorong Timor Leste menjadi negara yang lebih stabil secara politik dan sosial. Di sektor keamanan, Timor Leste akan masuk ke dalam agenda kerja Amalgamated Security (keamanan terpadu) yang dimiliki oleh ASEAN.

Dengan begitu, Timor Leste akan bekerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah keamanan seperti perbatasan, penyeludupan manusia, pencurian kekayaan laut, terorisme dan isu-isu keamanan lainnya. Bagi ASEAN sendiri, afiliasi ekonomi yang sebelumnya dibangun Timor Leste dengan Australia, akan terkanalisasi ke dalam kekuatan ekonomi baru bagi negara-negara anggotanya.

Bagi pemerintah Indonesia khususnya, posisi baru keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN, dapat menjadi momentum guna menata ulang political will dan memperkuat signifikansi hubungan bilateral dalam kemitraan ekonomi maupun penyelesaian berbagai persoalan yang tersisa pasca traktat perdamaian dan rekonsiliasi.

Ketegangan demi ketegangan yang disebabkan oleh "manuver" Australia dalam berbagai isu-termasuk isu Papua dalam konteks geopolitik Indonesia juga dapat diredakan, karena salah satu mitra bilateralnya (Timor Leste) telah kembali ke pangkuan geopolitik ASEAN.

Keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN juga akan membuat sengketa-sengketa perbatasan di Greater Sunrise tidak bisa lagi membuat Australia mendominasi dalam berbagai perundingan. Sebab negara tetangga Indonesia itu bukan lagi negara kecil yang terisolasi dari kawasan geopolitik yang sebenarnya, tapi telah menjadi representasi kekuatan politik dan ekonomi Asia Tenggara.

Secara politik, ekonomi, sosial-budaya dan keamanan, posisi tawar Timor Leste akan sejajar dengan Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Parabens ba Timor Leste nebe sai ona membro ASEAN