Dukungan Indonesia dan Jalan Panjang Timor Leste Menuju ASEAN

Wahyuni Refi Setya Bekti
Peneliti dan Praktisi Diplomasi Budaya Indonesia-Timor Leste

MINGGU, 26 Oktober 2025 penantian panjang Timor Leste untuk memperoleh status keanggotaan penuh di ASEAN tercapai pada forum KTT ke-47 Kuala Lumpur. Sebelumnya, kabar itu terkonfirmasi oleh pernyataan PM Malaysia, Anwar Ibrahim dalam kunjungan resminya ke Dili Selasa (23/9/2025) lalu.

"Keanggotaan Timor Leste di ASEAN akan sangat bermanfaat bagi kita semua,” jelas Anwar dalam konferensi pers setelah pertemuan dengan Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta. "Kami akan mengadakan perayaan besar untuk masuknya Timor Leste ke ASEAN pada Oktober 2025,” tambahnya dikutip dari laman dw Senin, (1/10/2025).

Bahkan dalam kelakar Sharon Seah, peneliti senior ISEAS-Yusof Ishak Institute-Singapura, untuk Timor Leste "lebih mudah masuk surga daripada masuk ASEAN. Bagaimana tidak, Timor-Leste telah mengajukan permohonan keanggotaan sejak 2011, sembilan tahun setelah kemerdekaannya dengan harapan bahwa bergabung dengan organisasi regional kawasan dapat menopang kedaulatan ekonomi dan politik, sebagai negara baru.

Dari awal mula Indonesia tidak ragu-ragu menegaskan dukungan terhadap permohonan keanggotaan Timor Leste. Namun, tidak demikian dengan Singapura dan beberapa negara anggota ASEAN lainnya, yang memandang Timor Leste belum memenuhi prasyarat untuk bergabung.

Setelah KTT ASEAN April 2013, Sekretaris Jenderal ASEAN Le Luong Minh mengungkapkan dalam eufemismenya bahwa negara-negara anggota sebenarnya mendukung, hanya saja Timor Leste dinilai belum siap. Oleh karenanya perlu dilakukan evaluasi hingga semua syarat dan ketentuan terpenuhi.

November 2013, Timor Leste bahkan dinyatakan tidak akan siap bergabung, karena belum memiliki kedutaan di 10 negara anggota ASEAN. Dan manakala syarat 10 kedubes tersebut terpenuhi pada tahun 2015, tahun berikutnya muncul hasil studi kelayakan yang menyimpulkan bahwa Timor Leste kekurangan akan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

Menurut data Bank Dunia, Timor Leste masih berada dalam kategori negara dengan ekonomi berpendapatan rendah. Negara kecil yang terletak di bagian timur Pulau Timor, benua Asia bagian tenggara itu menempati peringkat ke-133 dalam Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index), terdapat 20% pengangguran, dan 59% dari keseluruhan populasinya hidup dengan pendapatan per hari kurang dari US$ 1,25. Sementara di sektor pendidikan, hampir separuh jumlah penduduk Timor Leste (1.413.958 jiwa, estimasi 2021) masih buta huruf.

Beberapa hasil studi tersebut menjadi hambatan baru bagi Timor Leste dalam jalan panjangnya memperoleh pengakuan sebagai anggota termuda ASEAN. Atas dasar itu pula, Singapura khawatir keanggotaan Timor Leste justru akan menjadi beban keuangan negara itu dan menghambat kemajuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Secara ekonomi, PDB Timor Leste waktu itu hanya sekitar USD1.442 miliar, jauh di bawah Singapura, Filipina, Malaysia, dan Indonesia.

Sikap Singapura diikuti oleh Myanmar, Malaysia, Laos, Brunei, Vietnam. Keenam negara anggota ASEAN itu masih sulit untuk membuka jalan bagi keanggotaan Timor Leste. Mereka khawatir, dengan masuknya Timor Leste justru akan menguras keterbatasan sumber daya ASEAN hanya untuk membantu kesenjangan ekonomi Timor Leste.

Pertimbangan lain yang cukup penting adalah bahwa selama ini Timor Leste mengandalkan bantuan Portugal, Australia, Jepang, dan China. Kecenderungan kerja sama dengan negara-negara tersebut merupakan satu hal yang menyulitkan Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN.

Pada perkembangan selanjutnya, enam negara anggota ASEAN yang awalnya belum setuju perlahan mulai menyatakan narasi dukungannya. Meskipun harapan untuk menjadi bagian dari kekuatan ekonomi Asia Tenggara tidak serta merta terpenuhi. Pada 2021 pengajuan keanggotaan Timor Leste dalam ASEAN kembali diuji. Penyebabnya adalah karena Timor Leste mengikuti Kamboja memilih abstain dari pemungutan suara yang mengutuk junta militer Myanmar.

Oleh banyak pihak, langkah itu dianggap kesalahan yang dapat mengarah pada hasil yang tak menguntungkan bagi upaya Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN. Para pejabat Timor Leste kemudian menyatakan penyesalan dan menganggap keputusan pada saat pemungutan suara itu adalah hal yang memalukan. Tak lama kemudian, Jose Ramos-Horta menegaskan negaranya akan kembali berjuang untuk bergabung dalam ASEAN.

Setelah 11 tahun berbagai upaya dilakukan, forum KTT ASEAN ke-40/41, 11 November 2022 di Phnom Penh – Kamboja sepakat mengakui Timor Leste sebagai anggota ke-11 dengan status pengamat (observer). Surat pernyataan dari para pemimpin ASEAN tersebut menjelaskan hasil pertimbangan tim pencari fakta dari Komunitas Politik-Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Sebagai anggota dengan status pengamat (observer), kepada Timor Leste diijinkan berpartisipasi dalam semua pertemuan ASEAN termasuk di pleno KTT.

Untuk mempersiapkan jalan menuju keanggotaan penuh Timor Leste, ASEAN menyusun roadmap yang kemudian dilaporkan pada KTT ASEAN ke-42 yang diselenggarakan pada 2023. Keputusan tersebut juga meminta semua negara anggota ASEAN dan rekan-rekan eksternal mendukung penuh Timor Leste dalam pencapaian-pencapaiannya melalui bantuan pembangunan kapasitas dan dukungan lain untuk keanggotaan penuhnya di ASEAN.

Sejak kemerdekaannya diakui oleh dunia internasional pada 20 Mei 2002, Timor Leste telah menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali infrastruktur, memperkuat administrasi sipil, dan menyiapkan lapangan kerja bagi kaum muda melalui proyeksi ekonomi jangka panjang Timor Leste.

Sebagaimana diketahui, pengembangan sumber daya minyak bumi dan gas alam yang berlokasi di sisi tenggara wilayah perairannya, Timor Leste hanya menandatangani Perjanjian Laut Timor pada 2002, yang menetapkan Kawasan Pengembangan Minyak Bumi Bersama (Joint Petroleum Development Area) dan sistem bagi hasil pendapatan sebesar 90% untuk Timor Leste dan 10% untuk Australia.

Pengembangan besar pertama di JPDA sejak kemerdekaan Timor Leste dilakukan di ladang minyak terbesar di Laut Timor, yaitu ladang gas Greater Sunrise. Eksploitasi minyak bumi di kawasan ini menjadi topik utama dalam beberapa perjanjian pada 2003 dan 2005. Masalahnya adalah, hanya 20% ladang minyak yang masuk JPDA, sedangkan sisanya berada di perairan yang tidak masuk dalam perjanjian tersebut, meski sama-sama diklaim oleh kedua negara. Perjanjian sementara yang pertama membagi 82% pendapatan JPDA untuk Australia dan 18% untuk Timor Leste. Skema bagi hasil yang sangat merugikan pihak Timor Leste tersebut tidak mendapatkan pembelaan dari pihak mana pun di Asia Tenggara.

Penyelesaian sengketa wilayah perbatasan yang terus dirundingkan oleh Timor Leste dan Australia berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB dimana Pemerintah Australia menginginkan perbatasan di akhir landas kontinen Australia yang luas sesuai dengan kesepakatan dengan Indonesia pada 1972 dan 1991. Normalnya, sengketa perbatasan seperti itu kemudian diajukan ke Mahkamah Internasional atau Pengadilan Hukum Laut Internasional untuk diputuskan secara imparsial, tetapi Australia telah lebih dahulu menarik diri dari yurisdiksi internasional (khusus dalam persoalan batas laut) sebelum Timor Leste merdeka.

Di bawah tekanan publik dan diplomatik, Australia menawarkan konsesi royalti ladang gas Greater Sunrise. Pada 7 Juli 2005, sebuah perjanjian menyepakati bahwa kedua negara akan mengakhiri sengketa batas laut dan Timor Leste akan menerima 50% pendapatan dari ladang gas Greater Sunrise, sekitar AUD$26 miliar atau US$20 miliar sepanjang masa aktif proyek. Sementara itu, ladang lain di perairan yang diklaim Timor Leste namun berada di luar JPDA (Laminaria-Corallina dan Buffalo) masih dieksploitasi secara sepihak oleh Australia.

Keanggotan penuh di ASEAN yang diperoleh Timor Leste tentu akan menjadi napas ekonomi baru bagi negara republik demokratis termuda di kawasan Asia Tenggara tersebut. Timor Leste akan resmi menjadi area perdagangan bebas sesama anggota ASEAN, termasuk dengan Cina sebagaimana tertuang dalam kesepakatan China Free Trade Area (ACFTA).

Dampak ekonomi lainnya, Timor Leste bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya melalui aktivitas impor dari negara-negara ASEAN maupun Cina, yang tergolong relatif murah. Timor Leste juga akan memiliki domain pasar yang luas dalam memasarkan produknya ke seluruh negara-negara anggota ASEAN dan Cina.

Di bidang politik, Timor Leste akan memperoleh asistensi dari organisasi Asean dan negara-negara tetangga seperti Indonesia dan Filipina dalam meningkatkan kualitas pemerintahan (good governance), penguatan lembaga-lembaga demokrasi serta mendorong Timor Leste menjadi negara yang lebih stabil secara politik dan sosial. Di sektor keamanan, Timor Leste akan masuk ke dalam agenda kerja Amalgamated Security (keamanan terpadu) yang dimiliki oleh ASEAN.

Dengan begitu, Timor Leste akan bekerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah keamanan seperti perbatasan, penyeludupan manusia, pencurian kekayaan laut, terorisme dan isu-isu keamanan lainnya. Bagi ASEAN sendiri, afiliasi ekonomi yang sebelumnya dibangun Timor Leste dengan Australia, akan terkanalisasi ke dalam kekuatan ekonomi baru bagi negara-negara anggotanya.

Bagi pemerintah Indonesia khususnya, posisi baru keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN, dapat menjadi momentum guna menata ulang political will dan memperkuat signifikansi hubungan bilateral dalam kemitraan ekonomi maupun penyelesaian berbagai persoalan yang tersisa pasca traktat perdamaian dan rekonsiliasi.

Ketegangan demi ketegangan yang disebabkan oleh "manuver" Australia dalam berbagai isu-termasuk isu Papua dalam konteks geopolitik Indonesia juga dapat diredakan, karena salah satu mitra bilateralnya (Timor Leste) telah kembali ke pangkuan geopolitik ASEAN.

Keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN juga akan membuat sengketa-sengketa perbatasan di Greater Sunrise tidak bisa lagi membuat Australia mendominasi dalam berbagai perundingan. Sebab negara tetangga Indonesia itu bukan lagi negara kecil yang terisolasi dari kawasan geopolitik yang sebenarnya, tapi telah menjadi representasi kekuatan politik dan ekonomi Asia Tenggara.

Secara politik, ekonomi, sosial-budaya dan keamanan, posisi tawar Timor Leste akan sejajar dengan Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Parabens ba Timor Leste nebe sai ona membro ASEAN