Kedaulatan di Era Algoritme: Setahun Politik Luar Negeri Prabowo

Tetapi politik luar negeri Indonesia sejak lama dibentuk juga oleh lapisan lain—konstruktivisme moral Sukarnois—yang melihat diplomasi sebagai perjuangan kemanusiaan. Sukarno memandang tatanan internasional bukan sekadar arena perebutan kekuasaan, melainkan panggung untuk memperjuangkan keadilan global. Dari sini lahir Konferensi Asia-Afrika 1955 dan Gerakan Non-Blok. Dalam tradisi ini, kedaulatan bukan sekadar batas teritorial, tetapi keberanian berpikir dan bertindak bebas di tengah tekanan kekuatan besar.

Kini Prabowo berusaha menjembatani dua arus besar itu: realisme militer dan idealisme moral. Namun, tantangannya jauh lebih kompleks. Dunia kini dikendalikan bukan hanya oleh negara, melainkan oleh algoritme dan korporasi digital. Kekuasaan berpindah dari senjata ke sistem, dari tank ke data, dari medan perang ke ruang persepsi. Maka mempertahankan kedaulatan berarti juga menguasai ruang digital dan arus informasi yang menentukan citra serta legitimasi negara.

Dalam konteks ini, politik luar negeri Indonesia perlu menafsir ulang makna “bebas aktif.” Jika di abad ke-20 istilah itu berarti tidak menjadi satelit blok mana pun, maka di abad ke-21 ia harus dimaknai sebagai kemandirian algoritmik—kemampuan menentukan arah kebijakan tanpa tunduk pada logika data, narasi, atau kepentingan negara besar.

Sejarah memperlihatkan bahwa diplomasi Indonesia selalu berayun antara idealisme dan pragmatisme. Sukarno menekankan moralitas dan solidaritas global; Suharto menekankan stabilitas dan pembangunan; Jokowi memprioritaskan diplomasi ekonomi. Kini Prabowo mewarisi ketiganya, dengan gaya yang lebih personal dan simbolik: antara kenangan Bandung dan daya tawar BRICS, antara moralitas Palestina dan kalkulasi geopolitik global.

Namun ambisi itu menghadapi batas-batas objektif. Indonesia tidak memiliki pengaruh langsung di Timur Tengah, baik secara ekonomi maupun militer. Nilai ekspor ke kawasan tersebut masih kecil dibanding Eropa atau China. Maka, peran Indonesia dalam isu Gaza lebih bersifat moral—cerminan empati yang konsisten, tetapi belum disertai daya ungkit geopolitik nyata.

Sebaliknya, tantangan yang lebih dekat justru muncul di kawasan. Laut Cina Selatan tetap menjadi titik panas yang menguji kecerdikan diplomasi Indonesia. Klaim nine-dash line China menimbulkan gesekan di sekitar Natuna, sementara ketegangan di Selat Taiwan berpotensi mengguncang rantai pasok kawasan. Di sisi lain, krisis Myanmar, sengketa Kamboja–Thailand di Candi Preah Vihear, serta rivalitas India–Pakistan di Kashmir menjadi ujian bagi solidaritas dan efektivitas ASEAN.

Selain itu, ancaman baru hadir di dunia maya. Serangan siber, disinformasi, dan intervensi algoritmik kini menjadi instrumen geopolitik yang tak kasat mata. Dunia tengah bergerak menuju era post-sovereignty, di mana batas negara kabur dan kekuasaan ditentukan oleh kendali atas data. Dalam lanskap ini, diplomasi bukan lagi sekadar negosiasi antarpemerintah, melainkan politik makna—kemampuan memproduksi, mengelola, dan melindungi narasi nasional.