Catatan Setahun Prabowo-Gibran di Bidang Pangan

Kalau merunut penjelasan Presiden dan menteri Kabinet Merah Putih di berbagai kesempatan, sepertinya yang dimaksud swasembada pangan adalah swasembada berbasis komoditas. Di tahun-tahun awal ini difokuskan pada komoditas padi dan jagung. Komoditas lain digarap pada tahun-tahun berikutnya. Lalu, definisi swasembada adalah ketika 90% kebutuhan dalam negeri bisa dipenuhi dari produksi sendiri.

Untuk beras, kalau menggunakan definisi di atas, sebenarnya Indonesia sudah lama swasembada. Hanya pada tahun-tahun tertentu saja negara ini tidak swasembada. Periode 2018-2024, impor beras (Bulog dan swasta) rerata hanya 3,85% dari total konsumsi. Pada periode itu porsi impor terbesar, yakni 15,03%, terjadi di tahun 2024. Tahun lainnya porsi impor di bawah 10%. Impor jagung pun selalu di bawah 10%.

Tahun ini produksi beras diperkirakan ada surplus cukup besar, lebih dari 3 juta ton. Ini surplus terbesar sejak 2019. Produksi jagung pun naik lumayan tinggi: lebih 8%. Selain karena peningkatan jumlah volume pupuk subsidi, peningkatan anggaran, dan cuaca yang bersahabat, tentu juga lantaran pengawalan intens jajaran Kementerian Pertanian. Kalau produksi tidak naik justru menjadi pertanyaan besar.

Namun demikian, seperti disinggung di atas, sampai saat ini belum ada lompatan adopsi inovasi dan teknologi untuk melipatgandakan produksi dan produktivitas. Kenaikan produksi masih bertumpu pada penambahan luas panen. Sementara menambah luas panen tidak selalu mudah. Produktivitas padi, misalnya, dalam beberapa tahun ini tak bergerak dari 5,2-5,3 ton/ha. Memang tinggi, tapi kalah dari Vietnam dan China.

Sistem budidaya pertanian Indonesia juga kian menjauhi kaidah keberlanjutan. Ini ditandai dari temuan 66,49% lahan pertanian di Indonesia, merujuk Survei Ekonomi Pertanian 2024 BPS, masuk kategori tidak berkelanjutan. Selain itu, lebih 75% lahan-lahan sawah intensif kekurangan bahan organik.

Dengan kandungan bahan organik di bawah 2% membuat lahan sawah kurang optimal dalam usahatani. Seresah panen perlu dikembalikan ke sawah dan mengombinasikan pupuk kimia dengan pupuk organik.

Dalam 10 tahun terakhir jumlah petani gurem (menguasai lahan kurang 0,5 ha) bertambah banyak: 2,64 juta orang. Naik dari 14,25 juta pada 2013 menjadi 16,89 juta petani gurem pada 2023. Menurut hasil Sensus Pertanian 2023, rerata penguasaan sawah petani hanya 0,2 ha. Bagi petani berlahan secuil ini, pendapatan dari nonusahatani jauh lebih besar dan jauh lebih penting. Karena itu, usahatani hanya sambilan.

Seperti tertuang dalam Asta Cita, reforma agraria juga menjadi jalan yang ditawarkan Prabowo-Gibran untuk menyejahterakan petani. Namun, seperti era presiden sebelumnya, reforma agraria selalu jadi janji politik yang menjanjikan. Tapi tidak benar-benar dieksekusi secara serius tatkala menjabat. Itulah sebabnya konflik agraria terus meruyak.

Ketimpangan penguasaan dan kepemilikan lahan makin menganga. Hanya dengan modal lahan yang cukup janji-janji petani akan sejahtera setidaknya bisa ditungu.