Komisi II DPR: Belum Ada Pemikiran Menunda Pilkada 2020

"Itu artinya, kata kuncinya dalam kondisi pandemi COVID-19 pelaksanaan pilkada serentak 2020 ini yang perlu ditegakkan adalah disiplin protokol kesehatan harus betul-betul dilaksanakan dan diawasi dengan ketat," katanya.

Legislator dapil Sumatera Barat II ini mengakui bahwa pada tahapan pendaftaran paslon pada 4-6 September lalu terjadi banyak pelanggaran terkait protokol kesehatan. Namun, hal tersebut telah dievaluasi Komisi II bersama Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP.

"Harapan kita adalah tren pandemi COVID-19 menjelang hari pencoblosan Pilkada 9 Desember mendatang akan menurun. Sehingga, kekhawatiran akan terjadi klaster Pilkada akan menghilang," kata Guspardi. (Baca juga: Jelang Pilkada Serentak, Ketua KPU Riau Positif COVID-19 )

Kalau pun sekarang ini trennya sedang naik, Guspardi berharap pada Oktober dan November sudah melandai akhirnya bisa menurun. "Jadi persoalan tren pandemi naik bukan disebabkan oleh terjadinya pelaksanaan Pilkada, tetapi memang tren Covid-19 ini diakibatkan tidak dipatuhinya protokol kesehatan oleh masyarakat," kata anggota Baleg DPR RI itu.