Polemik PSBB Anies-Pemerintah Pusat, DPR: Rakyat Butuh Satu Komando
Minggu, 13 September 2020 - 12:40 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah itu akan membuat masyarakat bingung dan akhirnya tidak peduli. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Polemik seputar beda pendapat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Ibu Kota terus disoroti banyak pihak. Kali ini, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher yang angkat bicara.
Sekadar diketahui, memasuki masa PSBB total di Jakarta mulai Senin (14/9/2020), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta seluruh perkantoran menerapkan work from home (WFH), kecuali 11 sektor esensial. Namun, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan agar 50% karyawan tetap bekerja bergiliran.
Netty Prasetiyani Aher menilai ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah itu akan membuat masyarakat bingung dan akhirnya tidak peduli. "Masyarakat butuh arahan yang jelas dan tegas, satu komando. Jika kebijakan seringkali tidak sinkron, jangan salahkan jika masyarakat tidak peduli, tidak disiplin dan bertindak semaunya. Akhirnya upaya menarik rem darurat untuk menahan laju kasus menjadi sia-sia," kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/9/2020). (Baca juga: Polemik Jakarta PSBB Lagi, Refly Harun Tunjukkan Pangkal Masalahnya )
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengembalikan aturan PSBB seperti di awal pandemi sudah tepat karena lonjakan kasus positif nyaris tidak terkendali dan angka kematian meningkat, sementara fasilitas kesehatan berapa ruang isolasi dan ICU nyaris kolaps.
Sekadar diketahui, memasuki masa PSBB total di Jakarta mulai Senin (14/9/2020), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta seluruh perkantoran menerapkan work from home (WFH), kecuali 11 sektor esensial. Namun, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan agar 50% karyawan tetap bekerja bergiliran.
Netty Prasetiyani Aher menilai ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah itu akan membuat masyarakat bingung dan akhirnya tidak peduli. "Masyarakat butuh arahan yang jelas dan tegas, satu komando. Jika kebijakan seringkali tidak sinkron, jangan salahkan jika masyarakat tidak peduli, tidak disiplin dan bertindak semaunya. Akhirnya upaya menarik rem darurat untuk menahan laju kasus menjadi sia-sia," kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/9/2020). (Baca juga: Polemik Jakarta PSBB Lagi, Refly Harun Tunjukkan Pangkal Masalahnya )
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengembalikan aturan PSBB seperti di awal pandemi sudah tepat karena lonjakan kasus positif nyaris tidak terkendali dan angka kematian meningkat, sementara fasilitas kesehatan berapa ruang isolasi dan ICU nyaris kolaps.
Lihat Juga :