Politik Pangkat Kehormatan: Konsolidasi Simbolik Presiden Prabowo
Jum'at, 03 Oktober 2025 - 18:47 WIB
Presiden Prabowo adalah purnawirawan jenderal, seorang tokoh militer yang sejak lama terlibat dalam kontestasi politik. Kini, sebagai kepala negara dan panglima tertinggi, ia memegang wewenang penuh atas institusi militer.
Dalam kapasitas itu, ia tampaknya mulai membangun konsolidasi simbolik dan emosional dengan keluarga besar TNI, termasuk para purnawirawan yang selama ini menjadi bagian penting dari jaringan kekuasaan informal di Indonesia.
Langkah ini bisa dibaca sebagai bentuk politik patronase yang cerdas, tidak transaksional secara terbuka, namun menyentuh titik sensitif dalam budaya militer: kehormatan dan pengakuan. Penerima pangkat kehormatan tidak hanya mendapatkan gelar, tetapi juga status baru dalam narasi nasional.
Dengan begitu, Prabowo memperkuat ikatan personal dan historis dengan figur-figur yang dapat menjadi jembatan pengaruh di berbagai lini, mulai dari pertahanan hingga dunia usaha dan politik lokal.
Namun, kebijakan ini juga menyimpan potensi risiko. Tanpa standar pemberian yang jelas dan akuntabel, publik dapat memandang kebijakan ini sebagai upaya memperluas kekuasaan simbolik Presiden atas militer dengan cara yang tidak sepenuhnya transparan. Dalam jangka panjang, ini bisa menimbulkan distorsi persepsi terhadap struktur pangkat militer. Apakah masih murni berdasarkan karier dan prestasi, atau sudah terkontaminasi oleh kepentingan politik?
Lebih jauh, beberapa pihak mungkin mempertanyakan aspek legalitas dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Apakah pemberian pangkat kehormatan kepada purnawirawan yang telah lama pensiun benar-benar memiliki dasar hukum yang kuat? Ataukah ini bentuk kelonggaran tafsir hukum yang dimungkinkan oleh kuasa politik presiden?
Dalam kapasitas itu, ia tampaknya mulai membangun konsolidasi simbolik dan emosional dengan keluarga besar TNI, termasuk para purnawirawan yang selama ini menjadi bagian penting dari jaringan kekuasaan informal di Indonesia.
Politik Patronase
Langkah ini bisa dibaca sebagai bentuk politik patronase yang cerdas, tidak transaksional secara terbuka, namun menyentuh titik sensitif dalam budaya militer: kehormatan dan pengakuan. Penerima pangkat kehormatan tidak hanya mendapatkan gelar, tetapi juga status baru dalam narasi nasional.
Dengan begitu, Prabowo memperkuat ikatan personal dan historis dengan figur-figur yang dapat menjadi jembatan pengaruh di berbagai lini, mulai dari pertahanan hingga dunia usaha dan politik lokal.
Namun, kebijakan ini juga menyimpan potensi risiko. Tanpa standar pemberian yang jelas dan akuntabel, publik dapat memandang kebijakan ini sebagai upaya memperluas kekuasaan simbolik Presiden atas militer dengan cara yang tidak sepenuhnya transparan. Dalam jangka panjang, ini bisa menimbulkan distorsi persepsi terhadap struktur pangkat militer. Apakah masih murni berdasarkan karier dan prestasi, atau sudah terkontaminasi oleh kepentingan politik?
Lebih jauh, beberapa pihak mungkin mempertanyakan aspek legalitas dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Apakah pemberian pangkat kehormatan kepada purnawirawan yang telah lama pensiun benar-benar memiliki dasar hukum yang kuat? Ataukah ini bentuk kelonggaran tafsir hukum yang dimungkinkan oleh kuasa politik presiden?
Lihat Juga :