DPR Dorong Pertamina - SPBU Swasta Bersinergi Demi Ketahanan Energi Nasional
Sabtu, 20 September 2025 - 13:56 WIB
Anggota Komisi VI DPR Ahmad Labib menyatakan kebijakan pemerintah terkait bahan bakar minyak (BBM) akan memperkuat kolaborasi antara Pertamina dan SPBU swasta. Foto/Ist
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Labib menyatakan, kebijakan pemerintah terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) akan memperkuat kolaborasi antara Pertamina dan SPBU swasta. Diketahui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan SPBU swasta memperoleh kuota impor BBM pada 2025 ditetapkan sebesar 110% dari kuota 2024.
Langkah ini diambil untuk menjamin pasokan sekaligus menjaga persaingan sehat dengan Pertamina. Menurut Labib, langkah ini bukan hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga menjaga keberlangsungan usaha SPBU swasta serta perlindungan tenaga kerja.
Baca juga: Prabowo Sulit Didikte Asing, Banyak Kepentingan Tidak Terakomodir di Indonesia
“Dengan kolaborasi ini pemerintah dapat mengendalikan distribusi BBM secara lebih efisien, memastikan ketersediaan stok di seluruh SPBU, termasuk SPBU swasta, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mencari BBM,” ujar Ahmad Labib, Sabtu (20/9/2025).
Labib menambahkan, koordinasi dalam proses impor akan makin baik dan efisien. Hal ini memudahkan pemerintah dalam memantau dan mengelola stok BBM nasional agar lebih terjamin.
Langkah ini diambil untuk menjamin pasokan sekaligus menjaga persaingan sehat dengan Pertamina. Menurut Labib, langkah ini bukan hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga menjaga keberlangsungan usaha SPBU swasta serta perlindungan tenaga kerja.
Baca juga: Prabowo Sulit Didikte Asing, Banyak Kepentingan Tidak Terakomodir di Indonesia
“Dengan kolaborasi ini pemerintah dapat mengendalikan distribusi BBM secara lebih efisien, memastikan ketersediaan stok di seluruh SPBU, termasuk SPBU swasta, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mencari BBM,” ujar Ahmad Labib, Sabtu (20/9/2025).
Labib menambahkan, koordinasi dalam proses impor akan makin baik dan efisien. Hal ini memudahkan pemerintah dalam memantau dan mengelola stok BBM nasional agar lebih terjamin.
Lihat Juga :