Dapat Tambahan Rp400 Miliar, Anggaran Kemendikdasmen 2026 Rp55,4 Triliun
Senin, 15 September 2025 - 13:19 WIB
"Berdasarkan rapat panja belanja pemerintah pusat pada 11 September 2025 Kemendikdasmen mendapat tambahan anggaran sebesar Rp400 M sehingga total anggaran Kemendikdasmen menjadi Rp55,4 triliun," kata Mu'ti dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
Mu'ti mengatakan, Kemendikdasmen awalnya mengusulkan tambahan anggaran Rp52,9 triliun. "Dengan demikian, dari usulan tambahan anggaran yang kami sampaikan pada Raker lalu sebesar Rp52,9 triliun, dengan dipenuhi sebanyak Rp400 miliar, kami masih memerlukan tambahan sebesar Rp52,5 triliun," ujarnya.
Menurut Mu'ti, tambahan anggaran itu dibutuhkan untuk melaksanakan sejumlah program. Di antaranya, terkait Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang TK hingga tambahan tunjangan profesi dan insentif guru non-ASN.
"Beberapa usulan penting yang belum terdanai antara lain, perluasan jangkauan PIP jenjang TK dan penyesuaian satuan biaya jenjang SD dan SMP, kebutuhan tambahan tunjangan profesi dan insentif guru non-ASN, program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, dan pemenuhan peralatan pendidikan," tuturnya.
Selain itu, pelatihan dan uji kompetensi guru, program-program kebahasaan dan kesastraan, penanganan anak tidak sekolah, penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan khusus penjaminan mutu talenta pendidikan karakter dan lainnya.
Mu'ti mengatakan, Kemendikdasmen awalnya mengusulkan tambahan anggaran Rp52,9 triliun. "Dengan demikian, dari usulan tambahan anggaran yang kami sampaikan pada Raker lalu sebesar Rp52,9 triliun, dengan dipenuhi sebanyak Rp400 miliar, kami masih memerlukan tambahan sebesar Rp52,5 triliun," ujarnya.
Menurut Mu'ti, tambahan anggaran itu dibutuhkan untuk melaksanakan sejumlah program. Di antaranya, terkait Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang TK hingga tambahan tunjangan profesi dan insentif guru non-ASN.
"Beberapa usulan penting yang belum terdanai antara lain, perluasan jangkauan PIP jenjang TK dan penyesuaian satuan biaya jenjang SD dan SMP, kebutuhan tambahan tunjangan profesi dan insentif guru non-ASN, program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, dan pemenuhan peralatan pendidikan," tuturnya.
Selain itu, pelatihan dan uji kompetensi guru, program-program kebahasaan dan kesastraan, penanganan anak tidak sekolah, penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan khusus penjaminan mutu talenta pendidikan karakter dan lainnya.
(zik)
Lihat Juga :