Fraksi PKS Tolak Rencana Sertifikasi Ulama oleh Kementerian Agama
Kamis, 10 September 2020 - 22:21 WIB
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai, rencana Kementerian Agama standardisasi dan sertifikasi terhadap ulama menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai, rencana Kementerian Agama untuk melakukan standardisasi dan sertifikasi terhadap ulama menimbulkan kontroversi, kesalahpahaman, dan kegaduhan dalam kehidupan keberagaman di Indonesia.
(Baca juga: Komisi VIII DPR Tegaskan Pemerintah Tak Berhak Sertifikasi Ulama)
Menurut Jazuli, secara substansi sebenarnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman dakwah adalah satu hal yang baik dan mutlak dilakukan oleh siapapun terutama para pendakwah agama.
(Baca juga: MUI Sudah Lakukan Standardisasi Dai, Ini Buktinya)
Hal ini penting agar para pendakwah dapat memberikan pencerahan dan peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama kepada umat dalam dunia yang terus berkembang, Kamis (10/9/2020).
"Akan tetapi menjadi persoalan ketika pemerintah campur tangan menentukan isi dan menerbitkan sertifikat. Hal ini bisa disalahpahami pemerintah mengontrol dakwah dan kehidupan beragama warga negara yang akan mengekang kebebasan dalam menjalankan agama sebagaimana dijamin oleh konstitusi," ungkap Jazuli.
(Baca juga: Komisi VIII DPR Tegaskan Pemerintah Tak Berhak Sertifikasi Ulama)
Menurut Jazuli, secara substansi sebenarnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman dakwah adalah satu hal yang baik dan mutlak dilakukan oleh siapapun terutama para pendakwah agama.
(Baca juga: MUI Sudah Lakukan Standardisasi Dai, Ini Buktinya)
Hal ini penting agar para pendakwah dapat memberikan pencerahan dan peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama kepada umat dalam dunia yang terus berkembang, Kamis (10/9/2020).
"Akan tetapi menjadi persoalan ketika pemerintah campur tangan menentukan isi dan menerbitkan sertifikat. Hal ini bisa disalahpahami pemerintah mengontrol dakwah dan kehidupan beragama warga negara yang akan mengekang kebebasan dalam menjalankan agama sebagaimana dijamin oleh konstitusi," ungkap Jazuli.
Lihat Juga :