Menguatkan Digitalisasi Polri: Layanan Modern, Rakyat Terlayani
Jum'at, 01 Agustus 2025 - 21:40 WIB
Zaid, aktivis muda Papua memberikan pandangan kritis mengenai kesenjangan digital antarwilayah. Program digitalisasi Polri mesti menjangkau daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) agar tidak memunculkan ketimpangan keadilan hukum.
“Transformasi tidak akan berhasil jika konektivitas internet saja belum merata, apalagi akses masyarakat terhadap informasi hukum,” kata Zaid.
Deni, jurnalis senior dari Jakarta menuturkan kepercayaan publik terhadap Polri masih sangat bergantung pada konsistensi dalam pelayanan dan penegakan hukum. Program digital seperti virtual police station, dashboard ETLE, dan platform pengaduan online perlu disempurnakan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Wajah digital Polri harus benar-benar mencerminkan nilai Presisi: prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan,” kata Deni.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pandangan kritis dari mahasiswa dan perwakilan organisasi masyarakat sipil. Beberapa peserta menyoroti bahwa penggunaan anggaran besar untuk pengadaan perangkat digital dan robotik di tubuh Polri harus dievaluasi berdasarkan efektivitas dan dampaknya terhadap peningkatan pelayanan masyarakat.
Ketua Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) Romadhon Jasn menegaskan digitalisasi Polri adalah keniscayaan, tetapi harus dirancang dengan pendekatan partisipatif. “Transformasi digital harus melibatkan rakyat sebagai pusat layanan. Ketika rakyat merasa dilayani, saat itu pula kepercayaan dibangun,” ucapnya.
“Transformasi tidak akan berhasil jika konektivitas internet saja belum merata, apalagi akses masyarakat terhadap informasi hukum,” kata Zaid.
Deni, jurnalis senior dari Jakarta menuturkan kepercayaan publik terhadap Polri masih sangat bergantung pada konsistensi dalam pelayanan dan penegakan hukum. Program digital seperti virtual police station, dashboard ETLE, dan platform pengaduan online perlu disempurnakan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Wajah digital Polri harus benar-benar mencerminkan nilai Presisi: prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan,” kata Deni.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pandangan kritis dari mahasiswa dan perwakilan organisasi masyarakat sipil. Beberapa peserta menyoroti bahwa penggunaan anggaran besar untuk pengadaan perangkat digital dan robotik di tubuh Polri harus dievaluasi berdasarkan efektivitas dan dampaknya terhadap peningkatan pelayanan masyarakat.
Ketua Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) Romadhon Jasn menegaskan digitalisasi Polri adalah keniscayaan, tetapi harus dirancang dengan pendekatan partisipatif. “Transformasi digital harus melibatkan rakyat sebagai pusat layanan. Ketika rakyat merasa dilayani, saat itu pula kepercayaan dibangun,” ucapnya.
Lihat Juga :