Teori Gramsci Buktikan: Google-Meta Ciptakan Hegemoni Digital
Kamis, 31 Juli 2025 - 13:59 WIB
Dewan Pers mengusulkan Publishing Rights sebagai sarana yang bisa memaksa platform rakasasa digital memberikan sejumlah uang pada media TV untuk memastikan konten berkualitas untuk masyarakat tetap terjaga. Usulan ini telah didukung pemerintah dengan menerbitkan Perpres No. 32/2024, yang mencerminkan tiga strategi Gramsci, yaitu: (1) Strategi Perang Posisi (War Position).
Bagi Gramsci Publishing Rights adalah bentuk perang posisi dengan merebut kembali kontrol ekonomi atas produksi dan distribusi informasi. Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra menegaskan: "Mereka meraup triliunan dari konten berita kita. Sepantasnya berbagi!" (2) Strategi Intelektual Organik. Intelektual organik adalah pihak yang mampu mengartikulasikan kepentingan kelas subordinat dan membangun kesadaran alternatif seperti Dewan Pers dan Komite Publisher yang dibentuk melalui Perpres No. 32/2024 (3) Strategi Blok Historis Baru, yaitu aliansi berbagai kekuatan sosial yang berkepentingan mengubah status quo, seperti aliansi media (TV, cetak, digital lokal), dukungan negara, dan partisipasi publik.
Pengalaman negara lain menunjukkan kompleksitas membangun counter-hegemony terhadap platform digital raksasa. Australia dengan News Media Bargaining Code berhasil memaksa Google membayar AU$150 juta dan Meta AU$70 juta per tahun. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa koordinasi antara negara dan industri media dapat mengimbangi kekuatan platform digital.
Namun, resistensi Meta yang sempat memblokir berita di Facebook Australia menunjukkan kapasitas retaliatif hegemon digital. Gramsci memperingatkan bahwa kelas hegemonik akan menggunakan berbagai strategi dari kooptasi hingga koersi untuk mempertahankan dominasinya.
Prancis dengan Neighbouring Rights dan Kanada dengan Bill C-18 menunjukkan bahwa setiap formasi sosial mengembangkan strategi counter-hegemonik yang disesuaikan dengan konteks nasionalnya. Google membayar €500 juta di Prancis dan CA$100 juta di Kanada, membuktikan bahwa perlawanan terorganisir dapat memaksa kompromi.
Sekjen ATVSI Gilang Iskandar menilai model Australia paling relevan karena mewajibkan platform melakukan negosiasi langsung dengan media. Jika negosiasi gagal, maka negara turun tangan sebagai wasit.
Gramsci menekankan bahwa counter-hegemony memerlukan praxis yaitu integrasi teori dan praktik dalam aksi transformatif. Hal ini bisa terwujud dalam beberapa strategi. Dalam jangka pendek adalah negosiasi langsung, dengan mempertemukan semua stasiun TV dengan dengan Google, Meta, TikTok untuk menuntut kompensasi yang adil. Jika negosiasi gagal, maka Badan Otorita Ketahanan Media Digital (yang akan dibentuk kemudian) bisa memutuskan besaran kompensasi.
Bagi Gramsci Publishing Rights adalah bentuk perang posisi dengan merebut kembali kontrol ekonomi atas produksi dan distribusi informasi. Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra menegaskan: "Mereka meraup triliunan dari konten berita kita. Sepantasnya berbagi!" (2) Strategi Intelektual Organik. Intelektual organik adalah pihak yang mampu mengartikulasikan kepentingan kelas subordinat dan membangun kesadaran alternatif seperti Dewan Pers dan Komite Publisher yang dibentuk melalui Perpres No. 32/2024 (3) Strategi Blok Historis Baru, yaitu aliansi berbagai kekuatan sosial yang berkepentingan mengubah status quo, seperti aliansi media (TV, cetak, digital lokal), dukungan negara, dan partisipasi publik.
Pembelajaran Global: Dialektika Resistensi dan Kooptasi
Pengalaman negara lain menunjukkan kompleksitas membangun counter-hegemony terhadap platform digital raksasa. Australia dengan News Media Bargaining Code berhasil memaksa Google membayar AU$150 juta dan Meta AU$70 juta per tahun. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa koordinasi antara negara dan industri media dapat mengimbangi kekuatan platform digital.
Namun, resistensi Meta yang sempat memblokir berita di Facebook Australia menunjukkan kapasitas retaliatif hegemon digital. Gramsci memperingatkan bahwa kelas hegemonik akan menggunakan berbagai strategi dari kooptasi hingga koersi untuk mempertahankan dominasinya.
Prancis dengan Neighbouring Rights dan Kanada dengan Bill C-18 menunjukkan bahwa setiap formasi sosial mengembangkan strategi counter-hegemonik yang disesuaikan dengan konteks nasionalnya. Google membayar €500 juta di Prancis dan CA$100 juta di Kanada, membuktikan bahwa perlawanan terorganisir dapat memaksa kompromi.
Sekjen ATVSI Gilang Iskandar menilai model Australia paling relevan karena mewajibkan platform melakukan negosiasi langsung dengan media. Jika negosiasi gagal, maka negara turun tangan sebagai wasit.
Praxis Counter-Hegemonisasi: Strategi Transformatif
Gramsci menekankan bahwa counter-hegemony memerlukan praxis yaitu integrasi teori dan praktik dalam aksi transformatif. Hal ini bisa terwujud dalam beberapa strategi. Dalam jangka pendek adalah negosiasi langsung, dengan mempertemukan semua stasiun TV dengan dengan Google, Meta, TikTok untuk menuntut kompensasi yang adil. Jika negosiasi gagal, maka Badan Otorita Ketahanan Media Digital (yang akan dibentuk kemudian) bisa memutuskan besaran kompensasi.
Lihat Juga :