PAN Khawatirkan Dampak Penolakan 59 Negara terhadap WNI
Kamis, 10 September 2020 - 09:17 WIB
Pelaksana Harian Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Pemerintah Indonesia dinilai harus menyikapi serius kebijakan 59 negara yang melarang masuk warga negara Indonesia (WNI).Larangan yang didasari atas kekhawatiran masuknya virus Covid-19 dinilai akan berdampak terhadap berbagau sektor di Indonesia, salah satunya ekonomi.
"Kalau WNI kita tidak boleh masuk, ini akan menyisakan masalah. Bisa saja WNI yang mau berkunjung untuk menjalankan bisnis dan kegiatan ekonomi. Di tengah pandemi seperti ini, hanya orang-orang yang berkepentingan khusus yang membutuhkan perjalanan ke luar negeri," tutur Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay kepada SINDOnews, Rabu (9/9/2020).( t)
Menurut dia, larangan yang diberlakukan 59 negara terhadap WNI penting untuk disikapi Pemerintah Indonesia. Larangan tersebut adalah bukti kekhawatiran negara-negara tersebut terhadap penyebaran virus covid-19 di Indonesia.
"Sebaliknya, jika negara tersebut melarang WNI masuk, pasti warga negaranya pun akan dilarang berkunjung ke Indonesia. Implikasinya, tingkat kunjungan ke Indonesia berkurang dan parawisata kita kena dampak yang luar biasa. Belum lagi kalau kunjungan tersebut adalah kunjungan bisnis," tandas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu. ( )
Dalam konteks itu, Pelaksana Harian Ketua Fraksi PAN ini mengatakan, pemerintah perlu bekerja keras untuk meningkatkan kepercayaan dunia internasional pada Indonesia.
Menurut dia, negara harus membuktikan penanganan Covid-19 di Indonesia berhasil. Itu dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan WHO dan lembaga-lembaga kesehatan internasional lainnya.
"Sebagai contoh, kita harus memperbanyak tracing dan testing. Namun, tracing dan testing itu mestinya tidak semakin memperbanyak yang terkonfirmasi positif Covid-19. Yang paling baik adalah, testing dan tracing dilakukan secara massif, namun yang terkonfirmasi positif semakin turun".
Di sisi lain, pemerintah juga harus menunjukkan Indonesia mampu menegakkan disiplin pelaksanaan protokol Covid-19 di tengah masyarakat. Harus jelas adanya penerapan pysical dan social distancing.
Begitu juga pelaksanaan cuci tangan, pakai masker, dan implementasi pola hidup sehat. Ujungnya, warga kita yang positif diharapkan dapat berkurang dan semakin banyak yang sembuh.
Menurut Saleh, kita tidak bisa menolak jika negara lain melarang kita masuk ke negaranya. Kita juga tidak bisa berbuat banyak jika mereka melarang warganya ke Indonesia.
Karena itu, yang paling bisa kita lakukan adalah berperang melawan Covid-19 dan memenangkan peperangan tersebut."Sejauh ini banyak yang menilai kita (Indonesia-red) memang belum mampu menangani Covid-19. Ada banyak kendala di sana sini. Itu yang perlu dievaluasi dan diselesaikan pemerintah," tuturnya.
"Kalau WNI kita tidak boleh masuk, ini akan menyisakan masalah. Bisa saja WNI yang mau berkunjung untuk menjalankan bisnis dan kegiatan ekonomi. Di tengah pandemi seperti ini, hanya orang-orang yang berkepentingan khusus yang membutuhkan perjalanan ke luar negeri," tutur Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay kepada SINDOnews, Rabu (9/9/2020).( t)
Menurut dia, larangan yang diberlakukan 59 negara terhadap WNI penting untuk disikapi Pemerintah Indonesia. Larangan tersebut adalah bukti kekhawatiran negara-negara tersebut terhadap penyebaran virus covid-19 di Indonesia.
"Sebaliknya, jika negara tersebut melarang WNI masuk, pasti warga negaranya pun akan dilarang berkunjung ke Indonesia. Implikasinya, tingkat kunjungan ke Indonesia berkurang dan parawisata kita kena dampak yang luar biasa. Belum lagi kalau kunjungan tersebut adalah kunjungan bisnis," tandas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu. ( )
Dalam konteks itu, Pelaksana Harian Ketua Fraksi PAN ini mengatakan, pemerintah perlu bekerja keras untuk meningkatkan kepercayaan dunia internasional pada Indonesia.
Menurut dia, negara harus membuktikan penanganan Covid-19 di Indonesia berhasil. Itu dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan WHO dan lembaga-lembaga kesehatan internasional lainnya.
"Sebagai contoh, kita harus memperbanyak tracing dan testing. Namun, tracing dan testing itu mestinya tidak semakin memperbanyak yang terkonfirmasi positif Covid-19. Yang paling baik adalah, testing dan tracing dilakukan secara massif, namun yang terkonfirmasi positif semakin turun".
Di sisi lain, pemerintah juga harus menunjukkan Indonesia mampu menegakkan disiplin pelaksanaan protokol Covid-19 di tengah masyarakat. Harus jelas adanya penerapan pysical dan social distancing.
Begitu juga pelaksanaan cuci tangan, pakai masker, dan implementasi pola hidup sehat. Ujungnya, warga kita yang positif diharapkan dapat berkurang dan semakin banyak yang sembuh.
Menurut Saleh, kita tidak bisa menolak jika negara lain melarang kita masuk ke negaranya. Kita juga tidak bisa berbuat banyak jika mereka melarang warganya ke Indonesia.
Karena itu, yang paling bisa kita lakukan adalah berperang melawan Covid-19 dan memenangkan peperangan tersebut."Sejauh ini banyak yang menilai kita (Indonesia-red) memang belum mampu menangani Covid-19. Ada banyak kendala di sana sini. Itu yang perlu dievaluasi dan diselesaikan pemerintah," tuturnya.
(dam)
tulis komentar anda