Paradoks Pembangunan IKN dan Luka Sosial 'Prostitusi'
Rabu, 16 Juli 2025 - 19:06 WIB
Syaifudin, Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta (FISH UNJ). Foto/Dok Pribadi.
Syaifudin
Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta (FISH UNJ)
Di balik gegap gempita pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), tumbuh bayang-bayang kelam dan ironi. Pembangunan IKN sebagai rencana pusat pemerintahan baru Indonesia yang mulai dibangun sejak masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, menjadi proyek monumental yang mengusung semangat transformasi dan modernisasi. Namun, di balik euforia pembangunan tersebut, muncul realitas sosial yang tidak dapat diabaikan.
Bukan hanya persoalan ekologis semata, tetapi maraknya tubuh-tubuh perempuan dijadikan komoditas dalam transaksi sunyi yang lahir dari ketimpangan dan potret luka sosial yang ditorehkan oleh pembangunan yang belum sepenuhnya manusiawi dan berkeadilan.
Fenomena prostitusi di IKN, tidak tercatat dalam blueprint pembangunan dan tidak masuk dalam laporan resmi perkembangan fisik bangunan, tapi keberadaannya terasa nyata dan pekat. Fenomena ini tidak berdiri sendiri, melainkan hasil dari proses sosial, ekonomi, dan budaya yang saling terkait.
Fenomena ini terus merebak seiring laju alat berat, bahan bangunan, dan kedatangan ribuan manusia dari berbagai penjuru negeri di tanah yang digadang-gadang sebagai simbol masa depan Indonesia oleh inisiatornya.
Dalam perspektif sosiologi, prostitusi dipahami bukan sekadar sebagai persoalan moral atau penyimpangan individu, tetapi sebagai fenomena sosial yang kompleks, yang dapat dianalisis melalui berbagai perspektif teoritis.
Misalnya dalam perspektif fungsionalisme, prostitusi dipandang sebagai "fungsi laten" dalam masyarakat, yaitu peran sosial tersembunyi yang membantu menjaga kestabilan sistem sosial. Meskipun dianggap menyimpang, prostitusi dianggap menyediakan “pelampiasan seksual” yang bisa mengurangi ketegangan sosial dan kekerasan seksual, serta menjaga keutuhan rumah tangga bagi sebagian orang. Namun, praktik ini juga menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan dalam institusi sosial seperti keluarga dan ekonomi.
Sementara dalam perspektif konflik, prostitusi dipandang sebagai hasil dari ketimpangan kelas dan eksploitasi ekonomi. Dalam sistem kapitalis, tubuh perempuan menjadi komoditas yang diperjualbelikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, terutama oleh mereka yang berada di kelas bawah. Perempuan dalam prostitusi sering kali terjebak karena kemiskinan, pendidikan rendah, atau tidak adanya akses pekerjaan layak.
Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta (FISH UNJ)
Di balik gegap gempita pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), tumbuh bayang-bayang kelam dan ironi. Pembangunan IKN sebagai rencana pusat pemerintahan baru Indonesia yang mulai dibangun sejak masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, menjadi proyek monumental yang mengusung semangat transformasi dan modernisasi. Namun, di balik euforia pembangunan tersebut, muncul realitas sosial yang tidak dapat diabaikan.
Bukan hanya persoalan ekologis semata, tetapi maraknya tubuh-tubuh perempuan dijadikan komoditas dalam transaksi sunyi yang lahir dari ketimpangan dan potret luka sosial yang ditorehkan oleh pembangunan yang belum sepenuhnya manusiawi dan berkeadilan.
Fenomena prostitusi di IKN, tidak tercatat dalam blueprint pembangunan dan tidak masuk dalam laporan resmi perkembangan fisik bangunan, tapi keberadaannya terasa nyata dan pekat. Fenomena ini tidak berdiri sendiri, melainkan hasil dari proses sosial, ekonomi, dan budaya yang saling terkait.
Fenomena ini terus merebak seiring laju alat berat, bahan bangunan, dan kedatangan ribuan manusia dari berbagai penjuru negeri di tanah yang digadang-gadang sebagai simbol masa depan Indonesia oleh inisiatornya.
Dalam perspektif sosiologi, prostitusi dipahami bukan sekadar sebagai persoalan moral atau penyimpangan individu, tetapi sebagai fenomena sosial yang kompleks, yang dapat dianalisis melalui berbagai perspektif teoritis.
Misalnya dalam perspektif fungsionalisme, prostitusi dipandang sebagai "fungsi laten" dalam masyarakat, yaitu peran sosial tersembunyi yang membantu menjaga kestabilan sistem sosial. Meskipun dianggap menyimpang, prostitusi dianggap menyediakan “pelampiasan seksual” yang bisa mengurangi ketegangan sosial dan kekerasan seksual, serta menjaga keutuhan rumah tangga bagi sebagian orang. Namun, praktik ini juga menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan dalam institusi sosial seperti keluarga dan ekonomi.
Sementara dalam perspektif konflik, prostitusi dipandang sebagai hasil dari ketimpangan kelas dan eksploitasi ekonomi. Dalam sistem kapitalis, tubuh perempuan menjadi komoditas yang diperjualbelikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, terutama oleh mereka yang berada di kelas bawah. Perempuan dalam prostitusi sering kali terjebak karena kemiskinan, pendidikan rendah, atau tidak adanya akses pekerjaan layak.