DPR Cecar Menag Soal Pemotongan BOS Madrasah Rp100.000 per Siswa
Selasa, 08 September 2020 - 18:23 WIB
Komisi VIII DPR mencecar Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi soal pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk madrasah dan pondok pesantren (Ponpes) sebesar Rp100.000 per siswa. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Komisi VIII DPR mencecar Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi soal pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk madrasah dan pondok pesantren (Ponpes) sebesar Rp100.000 per siswa. Meskipun ini merupakan imbas Undang-Undang Nomor 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dan peraturan turunannya.
“Apa yang direkomendasikan oleh kami (Komisi VIII) pada awal-awal pandemi Covid-19, kita tegas supaya tidak ada (pemotongan) apapun terkait dana BOS, bahkan dialihkan untuk Covid-19, kita keberatan Pak, tapi Menag ada penghematan ini bagaimana?,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily dalam Rapat Kerja (Raker) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2020). (Baca juga: Rapat dengan DPR, Menag Diingatkan Jangan Lagi Bikin Kontroversi)
Senada, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengatakan, Kemenag sudah berjanji tidak akan memotong dana BOS dan pihaknya telah menyampaikan hal tersebut kepada lembaga pendidikan agama. Menurutnya, sikap pemerintah yang tetap melakukan pemotongan dana BOS akan menyulitkan para penyelenggara pendidikan. “Dan sudah janji kepada kita, janji saja dibohongin, gimana yang lain, jadi kami komisi VIII tidak pernah setujui itu pemotongan dan kalau alasan enggak bisa yang lain, saya kira tidak mungkin lah Pak Menteri, Rp54 triliun Pak Menteri, masa untuk orang miskin kita potong Rp100.000 per orang. Enggak Covid-19 saja susah Pak, apalagi pas Covid-19 orangtuanya enggak kerja Pak,” tambahnya.
Politikus PAN ini mengaku, dirinya tersinggung dengan langkah Kemenag yang memangkas dana BOS tersebut. Untuk itu, dia meminta, Menag untuk melakukan evaluasi di internal Kemenag. “Jadi Kemenag enggak kooperatif dengan apa yang kita bicarakan dan sudah janji kepada kita tidak ada pemotongan untuk dana BOS, ternyata dipotong dan enggak disampaikan ke kita kalau itu potong, kita tahu setelah ini viral,” sesal legislator Dapil Banten II ini. (Baca juga: Klarifikasi Polemik Good Looking, Menag Bandingkan dengan Pola Penyusupan Intelijen)
“Apa yang direkomendasikan oleh kami (Komisi VIII) pada awal-awal pandemi Covid-19, kita tegas supaya tidak ada (pemotongan) apapun terkait dana BOS, bahkan dialihkan untuk Covid-19, kita keberatan Pak, tapi Menag ada penghematan ini bagaimana?,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily dalam Rapat Kerja (Raker) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2020). (Baca juga: Rapat dengan DPR, Menag Diingatkan Jangan Lagi Bikin Kontroversi)
Senada, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengatakan, Kemenag sudah berjanji tidak akan memotong dana BOS dan pihaknya telah menyampaikan hal tersebut kepada lembaga pendidikan agama. Menurutnya, sikap pemerintah yang tetap melakukan pemotongan dana BOS akan menyulitkan para penyelenggara pendidikan. “Dan sudah janji kepada kita, janji saja dibohongin, gimana yang lain, jadi kami komisi VIII tidak pernah setujui itu pemotongan dan kalau alasan enggak bisa yang lain, saya kira tidak mungkin lah Pak Menteri, Rp54 triliun Pak Menteri, masa untuk orang miskin kita potong Rp100.000 per orang. Enggak Covid-19 saja susah Pak, apalagi pas Covid-19 orangtuanya enggak kerja Pak,” tambahnya.
Politikus PAN ini mengaku, dirinya tersinggung dengan langkah Kemenag yang memangkas dana BOS tersebut. Untuk itu, dia meminta, Menag untuk melakukan evaluasi di internal Kemenag. “Jadi Kemenag enggak kooperatif dengan apa yang kita bicarakan dan sudah janji kepada kita tidak ada pemotongan untuk dana BOS, ternyata dipotong dan enggak disampaikan ke kita kalau itu potong, kita tahu setelah ini viral,” sesal legislator Dapil Banten II ini. (Baca juga: Klarifikasi Polemik Good Looking, Menag Bandingkan dengan Pola Penyusupan Intelijen)
Lihat Juga :