Jokowi Minta Politik Identitas Tak Digunakan di Pilkada Serentak 2020
Selasa, 08 September 2020 - 12:46 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tidak ada penggunaan narasi-narasi yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dia meminta adanya ketegasan terkait hal ini.
“Kita juga tidak membiarkan, jangan membiarkan penggunaan bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Harus ada ketegasan,” ujarnya saat membuka rapat terbatas, Selasa (8/9/2020). (Baca juga: Sambut Pemerikaan BPK, Jokowi: Kami Dukung Cara Baru Tangani Krisis)
Dia memperingatkan agar politik identitas maupun isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tidak digunakan untuk memenangkan Pilkada Serentak 2020. “Jangan sampai menggunakan politik-politik identitas, politik SARA karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan. Ini yang harus dicegah,” jelasnya.
Menurutnya, di pilkada kali ini harus didorong agar para calon beradu program untuk menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin di daerah. (Baca juga: Jokowi Tegaskan Aparat Pemerintah dan Penyelenggara Harus Netral di Pilkada)
“Dan kita harus mendorong para calon untuk beradu program, kontestasi gagasan, beradu kemampuan untuk menjadi pemimpin daerah. Dan kita juga harus mendorong masyarakat untuk mempelajari track record calon agar memperoleh pemimpin yang baik, yang terbaik,” pungkasnya.
“Kita juga tidak membiarkan, jangan membiarkan penggunaan bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Harus ada ketegasan,” ujarnya saat membuka rapat terbatas, Selasa (8/9/2020). (Baca juga: Sambut Pemerikaan BPK, Jokowi: Kami Dukung Cara Baru Tangani Krisis)
Dia memperingatkan agar politik identitas maupun isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tidak digunakan untuk memenangkan Pilkada Serentak 2020. “Jangan sampai menggunakan politik-politik identitas, politik SARA karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan. Ini yang harus dicegah,” jelasnya.
Menurutnya, di pilkada kali ini harus didorong agar para calon beradu program untuk menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin di daerah. (Baca juga: Jokowi Tegaskan Aparat Pemerintah dan Penyelenggara Harus Netral di Pilkada)
“Dan kita harus mendorong para calon untuk beradu program, kontestasi gagasan, beradu kemampuan untuk menjadi pemimpin daerah. Dan kita juga harus mendorong masyarakat untuk mempelajari track record calon agar memperoleh pemimpin yang baik, yang terbaik,” pungkasnya.
(kri)
tulis komentar anda