Esoterika Fellowship Masuk Kampus, Denny JA Soroti Relasi Agama, AI, dan Etika Publik
Senin, 21 April 2025 - 20:51 WIB
"Fenomena ini mengguncang nalar. Bukankah agama seharusnya menjadi sumber moralitas? Mengapa justru korupsi tumbuh di tengah doa-doa yang menggema?" papar Denny JA.
"Jawabannya mungkin terletak pada satu perbedaan mendasar, agama sebagai identitas kolektif versus agama sebagai sumber etika publik," sambungnya.
Di banyak negara berkembang, agama telah bergeser fungsi, bukan lagi sumber laku etis di ruang publik, melainkan juga simbol kelompok, lambang politik, bahkan alat untuk mengeraskan batas “kami” dan “mereka.”
"Ketika agama menjadi alat penanda, etika kehilangan daya cengkeramnya. Ibadah dilaksanakan, simbol ditampilkan, tetapi dalam ruang birokrasi dan transaksi kekuasaan, integritas runtuh," jelas Denny JA.
Sebaliknya, negara-negara Nordik membentuk etika publik dari akar yang berbeda, yakni filsafat humanisme, nilai-nilai HAM, etika kerja Protestan yang membentuk kebiasaan, serta kepercayaan tinggi pada institusi. Dengan demikian, di negara-negara tersebut, kejujuran bukan sekadar nilai religius, tapi menjadi norma sosial. Transparansi bukan karena takut Tuhan, tapi karena sistem yang menjamin kesetaraan.
"Etika publik adalah kesepakatan moral kolektif bahwa di ruang bersama, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab adalah fondasi yang tak tergantung dari agama mana pun," tegasnya.
Dengan kata lain, sambungnya, masalahnya terletak bukan pada agama itu sendiri, melainkan pada cara agama dihidupi. Selama ini agama justru lebih menjadi simbol identitas politik daripada sumber etika sosial.
“Agama kuat sebagai simbol, tapi lemah sebagai etika,” ujar Denny, sambil mengajak peserta untuk menemukan kembali spiritualitas yang intim dan esoteris.
"Jawabannya mungkin terletak pada satu perbedaan mendasar, agama sebagai identitas kolektif versus agama sebagai sumber etika publik," sambungnya.
Di banyak negara berkembang, agama telah bergeser fungsi, bukan lagi sumber laku etis di ruang publik, melainkan juga simbol kelompok, lambang politik, bahkan alat untuk mengeraskan batas “kami” dan “mereka.”
"Ketika agama menjadi alat penanda, etika kehilangan daya cengkeramnya. Ibadah dilaksanakan, simbol ditampilkan, tetapi dalam ruang birokrasi dan transaksi kekuasaan, integritas runtuh," jelas Denny JA.
Sebaliknya, negara-negara Nordik membentuk etika publik dari akar yang berbeda, yakni filsafat humanisme, nilai-nilai HAM, etika kerja Protestan yang membentuk kebiasaan, serta kepercayaan tinggi pada institusi. Dengan demikian, di negara-negara tersebut, kejujuran bukan sekadar nilai religius, tapi menjadi norma sosial. Transparansi bukan karena takut Tuhan, tapi karena sistem yang menjamin kesetaraan.
"Etika publik adalah kesepakatan moral kolektif bahwa di ruang bersama, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab adalah fondasi yang tak tergantung dari agama mana pun," tegasnya.
Dengan kata lain, sambungnya, masalahnya terletak bukan pada agama itu sendiri, melainkan pada cara agama dihidupi. Selama ini agama justru lebih menjadi simbol identitas politik daripada sumber etika sosial.
“Agama kuat sebagai simbol, tapi lemah sebagai etika,” ujar Denny, sambil mengajak peserta untuk menemukan kembali spiritualitas yang intim dan esoteris.
Lihat Juga :