Perubahan KUHAP Penting, Namun Harus Perhatikan Juga Faktor Ini
Sabtu, 19 April 2025 - 22:29 WIB
Ketua Umum PEDPHI Abdul Chair Ramadhan menyatakan perubahan KUHAP sudah selayaknya dilakukan. Hal itu karena KUHAP yang ada sudah tidak relevan karena hampir setengah abad digunakan. Foto/Ist
JAKARTA - Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah selayaknya dilakukan karena KUHAP yang ada sudah tidak relevan karena sudah hampir setengah abad digunakan.
Oleh karena itu, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) KUHAP oleh Komisi III DPR perlu dilakukan terutama untuk merevisi atas hukum pidana formil setelah setengah abad kita gunakan.
Baca juga: DPR Terima Surpres RUU KUHAP
"Karena ada banyak problematika serius, seperti adanya praktik intimidasi dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan hingga perlakuan diskriminatif oleh aparat penegak hukum," ujar Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia (PEDPHI) Abdul Chair Ramadhan dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).
Abdul Chair mengatakan bahwa pembahasan RUU KUHAP yang baru dipandang cukup relevan dilakukan karena adanya urgensitas bagi kepentingan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa.
"Sejatinya, hukum pidana formil dimaksudkan tak hanya memastikan orang yang bersalah dihukum, namun juga harus melindungi orang yang tidak bersalah dari ancaman hukuman,” ujarnya.
Di sisi lain, tambah Abdul Chair, hukum pidana formil juga harus mampu mengoptimalkan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Keadilan prosedural dan keadilan substansial harus dapat dijelmakan dalam setiap jenjang proses hukum.
Baca juga: Habiburokhman Pastikan RUU KUHAP Dibahas di Komisi III
"Dua keadilan tersebut adalah pilar bagi kepastian hukum. Tak dapat dikatakan ada kepastian hukum, jika tidak ada keadilan prosedural dan keadilan substansial. Dengan demikian RUU KUHAP menekankan pada pelaksanaan penerapan hukum pidana secara terarah dengan parameter yang jelas dan tegas. Peranan kontrol juga jadi bagian penting dalam RUU KUHAP," ungkapnya.
Oleh karena itu, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) KUHAP oleh Komisi III DPR perlu dilakukan terutama untuk merevisi atas hukum pidana formil setelah setengah abad kita gunakan.
Baca juga: DPR Terima Surpres RUU KUHAP
"Karena ada banyak problematika serius, seperti adanya praktik intimidasi dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan hingga perlakuan diskriminatif oleh aparat penegak hukum," ujar Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia (PEDPHI) Abdul Chair Ramadhan dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).
Abdul Chair mengatakan bahwa pembahasan RUU KUHAP yang baru dipandang cukup relevan dilakukan karena adanya urgensitas bagi kepentingan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa.
"Sejatinya, hukum pidana formil dimaksudkan tak hanya memastikan orang yang bersalah dihukum, namun juga harus melindungi orang yang tidak bersalah dari ancaman hukuman,” ujarnya.
Di sisi lain, tambah Abdul Chair, hukum pidana formil juga harus mampu mengoptimalkan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Keadilan prosedural dan keadilan substansial harus dapat dijelmakan dalam setiap jenjang proses hukum.
Baca juga: Habiburokhman Pastikan RUU KUHAP Dibahas di Komisi III
"Dua keadilan tersebut adalah pilar bagi kepastian hukum. Tak dapat dikatakan ada kepastian hukum, jika tidak ada keadilan prosedural dan keadilan substansial. Dengan demikian RUU KUHAP menekankan pada pelaksanaan penerapan hukum pidana secara terarah dengan parameter yang jelas dan tegas. Peranan kontrol juga jadi bagian penting dalam RUU KUHAP," ungkapnya.
Lihat Juga :