MUI Ingatkan Rakyat Pilih Pemimpin Bermoral di Pilkada

Isu moral sempat mengganjal sejumlah calon kepala daerah dalam perhelatan Pilkada. Pada Pilkada 2018 misalnya, Azwar Anas yang saat itu hendak maju terpaksa mengembalikan mandat sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Timur ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk berpasangan dengan calon Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Pengunduran diri Azwar Anas itu terjadi setelah beredarnya foto mesum yang mirip dia. Skandal serupa juga pernah menimpa Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Siti Qomariyah dan Wahyudi Pontjo Nugroho yang tersandung kasus foto mesum. Foto syur mirip keduanya beredar lewat jejaring sosial. Akan tetapi, keduanya membantah. (Baca juga: Abaikan Protokol COVID-19, Pendaftaran Paslon Pilkada Harus Dievaluasi )

Selain itu, ada sejumlah calon kepala daerah yang berstatus tersangka seperti calon wakil bupati OKU Johan Anuar dan calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi walaupun belum berstatus tersangka. Jelang pilkada 2020 isu skandal video dan korupsi juga mencuat di daerah Jawa Timur.

MUI mendorong KPU tidak mudah meloloskan para bakal calon kepala daerah agar kejadian serupa tak terulang. Selain kelengkapan administratif, prinsip moral harus dikedepankan karena menyangkut integritas calon pemimpin.

Terlebih aturan tentang moral sudah termaktub dalam peraturan KPU tentang syarat calon kepala daerah. Masyarakat pun harus menjalankan fungsi kontrol dengan pro aktif melapor ke KPU rekam jejak tak beres para kandidat.