Abaikan Protokol COVID-19, Pendaftaran Paslon Pilkada Harus Dievaluasi
Minggu, 06 September 2020 - 08:25 WIB
loading...
Ribuan orang mengantar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati-Orideko Iriano Burdam saat mendaftar sebagai peserta Pilkada 2020 ke kantor KPUD Raja Ampat. FOTO/iNews/Chanry Andrew Suripaty
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti meminta KPU, Bawaslu dan Satuan Tugas COVID-19 segera melakukan evaluasi pendaftaran pasangan calon kepala daerah di Pilkada 2020 . Sebab, di lapangan terjadi beberapa praktik yang tampaknya tidak sesuai dengan protokol kesehatan .
"Antara lain kerumunan massa yang tanpa jarak dan tidak memakai masker, dilakukan dengan berbagai pawai yang akibatnya mendatangkan dan mengumpulkan massa berujung terabaikannya protokol COVID-19," kata Ray kepada SINDOnews, Minggu (6/9/2020).
Ia mengatakan, evaluasi harus dilakukan mengingat bahwa pendaftaran paslon calon kepala daerah dan wakil kepala derah masih akan berlangsung hingga Minggu, 6 September 2020, maka evaluasi sebisa mungkin masih bisa dilakukan oleh KPUD Bawaslu Daerah dan Satgas Penanganan COVID-19.(Baca juga: Gegap Gempita Gibran-Teguh Mendaftar ke KPU Solo )
Khususnya, kata Ray, terkait dengan pengumpulan massa, sejak dari kediaman masing-masing paslon, arak-arakan di jalan dan metode menyampaikan berkas pendaftaran ke KPUD masing-masing.
Menurutnya, semua pihak harus mempunyai komitmen bahwa pilkada ini bukan jalan memperbanyak klaster COVID-19, sebaliknya bagian dari upaya memulihkan kesehatan masyarakat dan perbaikan ekonomi.
"KPU, Bawaslu dan Gugus Tugas tidak perlu ragu-ragu untuk menghentikan pendaftaran jika memang protokol COVID-19 diabaikan. Pilkada ini penting, tapi menjaga kesehatan masyarakat tak kalah pentingnya," katanya. (Baca juga: Pendaftaran Adnan-Kio, KPU Gowa Tolak Formulir B1-KWK Gerindra )
"Antara lain kerumunan massa yang tanpa jarak dan tidak memakai masker, dilakukan dengan berbagai pawai yang akibatnya mendatangkan dan mengumpulkan massa berujung terabaikannya protokol COVID-19," kata Ray kepada SINDOnews, Minggu (6/9/2020).
Ia mengatakan, evaluasi harus dilakukan mengingat bahwa pendaftaran paslon calon kepala daerah dan wakil kepala derah masih akan berlangsung hingga Minggu, 6 September 2020, maka evaluasi sebisa mungkin masih bisa dilakukan oleh KPUD Bawaslu Daerah dan Satgas Penanganan COVID-19.(Baca juga: Gegap Gempita Gibran-Teguh Mendaftar ke KPU Solo )
Khususnya, kata Ray, terkait dengan pengumpulan massa, sejak dari kediaman masing-masing paslon, arak-arakan di jalan dan metode menyampaikan berkas pendaftaran ke KPUD masing-masing.
Menurutnya, semua pihak harus mempunyai komitmen bahwa pilkada ini bukan jalan memperbanyak klaster COVID-19, sebaliknya bagian dari upaya memulihkan kesehatan masyarakat dan perbaikan ekonomi.
"KPU, Bawaslu dan Gugus Tugas tidak perlu ragu-ragu untuk menghentikan pendaftaran jika memang protokol COVID-19 diabaikan. Pilkada ini penting, tapi menjaga kesehatan masyarakat tak kalah pentingnya," katanya. (Baca juga: Pendaftaran Adnan-Kio, KPU Gowa Tolak Formulir B1-KWK Gerindra )
(abd)
Lihat Juga :
