Wabah Corona Reda Juli, Berikut Syarat dari Ahli Epidemologi
Minggu, 03 Mei 2020 - 14:49 WIB
JAKARTA - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo mengatakan bahwa pandemi Corona akan mereda pada Juni 2020 sehingga Juli sudah mulai normal. Tetapi, ahli epidemologi menyebut bahwa Juli itu kemungkinan mereda di sejumlah wilayah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Jika memang pemerintah serius ingin Juli mereda secara nasional, ada syarat-syarat yang harus dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat.
“(Kebijakan) Bukan hanya tegas, tegas tapi kalau misalnya dilarang mudik itu memang harus tegas tapi harus ada insentif supaya dia mau. Jadi kan kepatuhan massal ini atau mass obedience nih, masyarakat harus paham betul, masyarakat harus diapresiasi kalau patuh, harus ada reward,” ujar Ahli Epidemologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono kepada SINDO Media, Minggu (3/5/2020).
Pandu menjelaskan dalam memberlakukan PSBB, masyarakat jangan hanya diberi sanksi atau hukuman saja tapi juga perlu ada reward atas kepatuhannya. Dia mencontohkan, saat dirinya diminta oleh perusahaan untuk tidak mudik, imbalannya diberikan gaji 2 kali lipat. Reward ini yang bisa membuat masyarkat menjadi patuh.
“Dulu kan banyak perusahaan-perusahaan yang kasih insentif mudik gratis, itu kan ada duitnya, kalau itu dikasihkan orang supaya tidak mudik kan sama aja. Jadi, jangan hanya hukuman tapi harus ada dikasih tahu, kalau ada rewardnya dikasih rewardnya,” terangnya.
Kemudian, lanjut dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI ini, pemerintah jangan malu mengubah kebijakan yang memang salah dan kebijakan itu jangan sampai kontradiktif antara satu kementerian/lembaga (K/L) dengan K/L lainnya sehingga dapat menghambat. Kebijakan harus seirama dan itu menjadi tugas koordinator dalam hal ini presiden yang harus memastikan itu.
“Itu tugasnya koordinator, koordinatornya seharusnya presiden. Pak Presiden juga udah marah-marah menteri itu harus komunikasi satu sama lain,” imbuh Pandu.
Selain itu, dia menuturkan pemerintah juga harus punya target kapan wabah ini akan mereda. Misalnya target Juli 2020, maka target itu harus dibarengi dengan berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
Karena memutus mata rantai pandemi ini juga membutuhkan kesadaran masyarakat. Menurutnya pemerintah juga perlu memotivasi masyarakat agar secara sukarela patuh berada di rumah dan menghindari kerumunan.
“Pemerintah tidak berdaya tanpa masyarakat, problemnya kita terlalu top-down, seharunya mobilisasi arus bawah. Karena suksesnya pandemi ini adalah kepatuhan dari penduduk, dan kepatuhan-kepatuhan itu harus voluntary, harus ikhlas.”
“Itu yang tidak dipikirkan bagaimana supaya masyarakat itu ikhlas, voluntary enggak kepaksa. Tapi itu jadi bagian perilaku yang bertanggung jawab, kalau saya di rumah itu perilaku yang bertanggung jawab, mulia. Mesti didorong motivasi ke sana,” tandasnya.
“(Kebijakan) Bukan hanya tegas, tegas tapi kalau misalnya dilarang mudik itu memang harus tegas tapi harus ada insentif supaya dia mau. Jadi kan kepatuhan massal ini atau mass obedience nih, masyarakat harus paham betul, masyarakat harus diapresiasi kalau patuh, harus ada reward,” ujar Ahli Epidemologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono kepada SINDO Media, Minggu (3/5/2020).
Pandu menjelaskan dalam memberlakukan PSBB, masyarakat jangan hanya diberi sanksi atau hukuman saja tapi juga perlu ada reward atas kepatuhannya. Dia mencontohkan, saat dirinya diminta oleh perusahaan untuk tidak mudik, imbalannya diberikan gaji 2 kali lipat. Reward ini yang bisa membuat masyarkat menjadi patuh.
“Dulu kan banyak perusahaan-perusahaan yang kasih insentif mudik gratis, itu kan ada duitnya, kalau itu dikasihkan orang supaya tidak mudik kan sama aja. Jadi, jangan hanya hukuman tapi harus ada dikasih tahu, kalau ada rewardnya dikasih rewardnya,” terangnya.
Kemudian, lanjut dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI ini, pemerintah jangan malu mengubah kebijakan yang memang salah dan kebijakan itu jangan sampai kontradiktif antara satu kementerian/lembaga (K/L) dengan K/L lainnya sehingga dapat menghambat. Kebijakan harus seirama dan itu menjadi tugas koordinator dalam hal ini presiden yang harus memastikan itu.
“Itu tugasnya koordinator, koordinatornya seharusnya presiden. Pak Presiden juga udah marah-marah menteri itu harus komunikasi satu sama lain,” imbuh Pandu.
Selain itu, dia menuturkan pemerintah juga harus punya target kapan wabah ini akan mereda. Misalnya target Juli 2020, maka target itu harus dibarengi dengan berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
Karena memutus mata rantai pandemi ini juga membutuhkan kesadaran masyarakat. Menurutnya pemerintah juga perlu memotivasi masyarakat agar secara sukarela patuh berada di rumah dan menghindari kerumunan.
“Pemerintah tidak berdaya tanpa masyarakat, problemnya kita terlalu top-down, seharunya mobilisasi arus bawah. Karena suksesnya pandemi ini adalah kepatuhan dari penduduk, dan kepatuhan-kepatuhan itu harus voluntary, harus ikhlas.”
“Itu yang tidak dipikirkan bagaimana supaya masyarakat itu ikhlas, voluntary enggak kepaksa. Tapi itu jadi bagian perilaku yang bertanggung jawab, kalau saya di rumah itu perilaku yang bertanggung jawab, mulia. Mesti didorong motivasi ke sana,” tandasnya.
(kri)
tulis komentar anda