Buang PDIP, Pengamat Nilai Keputusan Mulyadi-Ali Mukhni Rasional

JAKARTA - Mulyadi-Ali Mukhni, pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Barat, mengembalikan surat dukungan PDIP dalam Pilkada 2020 . Langkah ini dianggap wajar bahkan tepat untuk mengantisipasi hilangnya dukungan masyarakat Sumatera Barat akibat pernyataan kontroversial Puan Maharani.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago turut mengomentari perihal dikembalikan surat dukungan pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Barat, Mulyadi-Ali Mukhni, kepada PDIP untuk Pilkada 2020.

(Baca juga : Kang Emil Sakti Euy, Tarif Tol Jalur Jakarta-Bandung Tak Jadi Naik )



"Saya pikir Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan dukungan karena statment Puan jelas tidak menguntungkan pasangan ini. Bagaimana caranya mau mengambil empati, meminta dukungan rakyat sumbar, sementara komentar Puan membuat orang Minang marah," ujar Pangi kepada SINDOnews, Sabtu (5/9/2020).

(Baca: Pernyataan Puan Maharani soal Sumbar Merugikan Citranya Sendiri, Bisa Digoreng Jelang 2024)

Pangi pun mengakui pengembalian surat dukungan ke PDIP punya kesan tidak etis. Akan tetapi, Mulyadi-Ali Muhkni memilih risiko tersebut ketimbang kehilangan dukungan masyarakat.

"Kalau PDIP tetap dipertahankan berada dalam koalisi Mulyadi-Ali Mukhni, jelas tidak menguntungkan. Pasangan ini akan menjadi bulan-bulanan, dan bakal akan terus di-downgrade. Lawan akan terus menggoreng isu ini. Tentu saja pasangan ini nggak mau menghabiskan energi untuk hal-hal tersebut," ungkapnya.

(Baca: Kembalikan SK Dukungan PDIP, Mulyadi-Ali Mukhni Ogah Jadi Bulan-bulanan di Pilgub Sumbar)

Menurut Pangi, keputusan pasangan Mulyadi-Ali Mukhni untuk mengembalikan surat dukungan tersebut tentu telah melalui pertimbangan yang matang.

"Karena setelah mereka mencermati dan mengamati sentimen orang Minang yang sangat marah. Tidak mungkin mempertahankan PDIP, sudahlah nggak punya kursi di Sumbar, berulah pula petingginya," pungkasnya.