Pengamat Sebut Influencer Dibutuhkan untuk Sampaikan Informasi

Yose mengatakan, perlu diingat kalau bahwa Presiden Jokowi sangat didukung oleh basis relawan. "Saya meyakini banyak akun di sosmed memviralkan komunikasi pemerintah dengan basis relawan itu. Sehingga sifatnya bukan transaksional tapi relawan, dan itu keuntungan pemerintah," kata Yose.

Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, Henri Subiakto mengatakan keberadaan influencer sebenarnya sudah ada sejak dulu yang disebut opini leader, di mana masyarakat pasif akan mengikuti masyarakat aktif.

"Mereka yang aktif, jaringan sosial dan hubungannya lebih banyak akan jadi rujukan bagi yang pasif, maka disebut opini leader. Bisa saja opini leader itu artis, para ulama, orang kampus atau guru, jadi itu masa lalu. Tapi sekarang di era digital dimana semua orang bisa jadi wartawan, itulah influencer," kata Henri.

Selain influencer, kata Henri, ada juga buzzer dan ini seringkali dituding seakan-akan ada di pemerintahan sampai sekarang. Padahal menurut logika, katanya, Presiden tidak perlu lagi buzzer politik atau influencer untuk meraih kekuasaan. Karena Jokowi sudah 2 kali menjadi Presiden dan tinggal menyelesaikan tugas. Selain itu, pemerintahnya, TNI/Polri dan Partai Politik juga sudah solid.

"Jadi influencer sekarang ini lebih konteks untuk pembangunan, pariwisata, termasuk yang sekarang benar-benar dilakukan pemerintah dan semua yaitu menangani covid," kata Henri.

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menegaskan, jika pemerintahan saat ini tidak menggunakan influencer untuk mengkampanyekan isu-isu tertentu. Menurutnya, Presiden Jokowi saat terbuka terhadap semua influencer.