Sejumlah Saran agar Pemerintah Mampu Tekan Penyebaran Corona
Kamis, 03 September 2020 - 09:00 WIB
Apindo mendesak pemerintah untuk menekan penyebaran virus Corona agar kegiatan ekonomi berjalan. Selain itu, pencairan BLT ke masyarakat harus dipercepat. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak pemerintah untuk menekan penyebaran virus Corona (Covid-19) agar kegiatan ekonomi bisa berjalan. Selain itu, pencairan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat harus dipercepat.
(Baca juga: Bertambah 1.082 Orang, Jumlah Suspek Covid-19 Menjadi 81.757 Orang)
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, pandemi Covid-19 ini telah menurunkan permintaan secara drastis. Efek dominonya, banyak perusahaan harus merumahkan karyawannya dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
(Baca juga: Bertambah 3.075 Kasus Baru, Positif Covid-19 Menjadi 180.646 Orang)
"Intinya jelas menengah bawah mengalami penurunan daya beli. Yang kelas atas paranoid, tidak berani belanja. Takut penularan," ucap Hariyadi saat dihubungi SINDOnews, Rabu (2/9/2020) malam.
(Baca juga: Teguhkan Kemandirian dengan Vaksin Merah Putih)
Dengan kondisi seperti ini, dia meminta pemerintah mengendalikan penyebaran virus Sars Cov-II. Paling tidak, menekan tingkat kematian. Lalu, untuk membangkitkan perekonomian itu harus dengan cash transfer atau bantuan langsung tunai (BLT). Sebab, 60% ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga.
"Upaya menstimulus secara masif untuk mendorong masyarakat tetap memiliki daya beli. Kenapa enggak keras? Stimulusnya belum efektif dirasakan oleh masyarakat secara luas. Kemarin itu bantuan berupa bansos bukan uang. Yang menikmati itu ya yang jualan bahan pokok gitu bukan masyarakat langsung," ucapnya.
Namun, Haryadi mengkritik adanya syarat pembayaran BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni sebagai syarat mendapatkan BLT pekerja. Masalahnya, kondisi perusahaan sedang tidak baik karena dihantam pandemi Covid-19. "Itu aneh. Jangan bikin persyaratan yang enggak-enggak. Selama si pekerjanya terdaftar di BPJS (Ketenagakerjaan) ya udah kasihin," tegasnya.
(Baca juga: Bertambah 1.082 Orang, Jumlah Suspek Covid-19 Menjadi 81.757 Orang)
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, pandemi Covid-19 ini telah menurunkan permintaan secara drastis. Efek dominonya, banyak perusahaan harus merumahkan karyawannya dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
(Baca juga: Bertambah 3.075 Kasus Baru, Positif Covid-19 Menjadi 180.646 Orang)
"Intinya jelas menengah bawah mengalami penurunan daya beli. Yang kelas atas paranoid, tidak berani belanja. Takut penularan," ucap Hariyadi saat dihubungi SINDOnews, Rabu (2/9/2020) malam.
(Baca juga: Teguhkan Kemandirian dengan Vaksin Merah Putih)
Dengan kondisi seperti ini, dia meminta pemerintah mengendalikan penyebaran virus Sars Cov-II. Paling tidak, menekan tingkat kematian. Lalu, untuk membangkitkan perekonomian itu harus dengan cash transfer atau bantuan langsung tunai (BLT). Sebab, 60% ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga.
"Upaya menstimulus secara masif untuk mendorong masyarakat tetap memiliki daya beli. Kenapa enggak keras? Stimulusnya belum efektif dirasakan oleh masyarakat secara luas. Kemarin itu bantuan berupa bansos bukan uang. Yang menikmati itu ya yang jualan bahan pokok gitu bukan masyarakat langsung," ucapnya.
Namun, Haryadi mengkritik adanya syarat pembayaran BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni sebagai syarat mendapatkan BLT pekerja. Masalahnya, kondisi perusahaan sedang tidak baik karena dihantam pandemi Covid-19. "Itu aneh. Jangan bikin persyaratan yang enggak-enggak. Selama si pekerjanya terdaftar di BPJS (Ketenagakerjaan) ya udah kasihin," tegasnya.
tulis komentar anda