Walhi Sebut Penuntasan Kasus HGB Pagar Laut Tangerang Butuh Ketegasan Prabowo

Dia meminta kepada pihak yang mendirikan pagar laut, termasuk yang memiliki HGB di kawasan tersebut, lebih baik mengakui perbuatan sekaligus maksudnya. Mukri menilai, kejujuran itu akan membuat titik terang atas polemik yang tengah diperbincangkan publik saat ini.

"Kalau semua pihak tidak berkata jujur, maka persoalan ini hanya bisa diputus oleh yang namanya Presiden Republik Indonesia. A dia kata A, jika tidak bisa Maka Mahkamah Konstitusi Rakyat yang bisa memutuskan," ujarnya.

Di acara yang sama, Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara, M Rofi'i Mukhlis meminta Walhi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tidak perlu bicara soal polemik HGB pagar laut di pesisir utara Tangerang. Dia meminta Walhi fokus pada kajian terkait keberadaan pagar laut tersebut terhadap kondisi lingkungan di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Rofi'i meminta Walhi tak bersuara soal HGB yang kini tengah menjadi polemik.

"Saya berharap teman-teman Walhi silakan mengkaji tentang pagar laut, lingkungan, tetapi kalau urusan bab tanah, jangan menjadi hakim seperti yang tidak ada di dalam negara," kata Rofi'i.

Baca juga: Pagar Laut Terindikasi untuk Reklamasi, Wamen ATR/BPN: Kita Dalami Motifnya