Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Wali Kota Semarang Mbak Ita
Selasa, 14 Januari 2025 - 15:30 WIB
Hakim tunggal PN Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dalam sidang putusan praperadilan, Selasa (14/1/2025) siang. FOTO/ACHMAD AL FIQRI
JAKARTA - Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita. Hal itu diumumkan dalam sidang putusan praperadilan Mbak Ita yang digelar Selasa (14/1/2025) siang.
"Menolak permohonan untuk seluruhnya," ujar hakim tunggal Jan Oktavianus saat bacakan putusan di ON Jakarta Selatan.
Selain itu, Hakim Jan Oktavianus juga menolak permohonan eksepsi Mbak Ita. "Menolak eksepsi untuk seluruhnya," terangnya.
Untuk diketahui, Mbak Ita ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus korupsi di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024.
Selain pengadaan barang dan jasa, Mbak Ita juga terkait dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.
"Jadi tiga klasternya. Karena pelakunya memang orangnya yang sama, subjek hukumnya sama, hanya perbuatannya tersebut dikategorikan atau pasal yang dilanggarnya itu ada yang gratifikasi, ada yang juga pemerasan, ada yang juga di pengadaan," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada Juli 2024.
"Jadi ini tetap nanti satu sprindik dengan tersangkanya orang tersebut, atau subjek tersebut tapi perbuatannya melanggar beberapa pasal," katanya.
Atas penetapan status tersangka oleh KPK, Mbak Ita melayangkan permohonan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Gugatan yang dilayangkan pada Rabu (4/12/2024), meminta agar hakim tunggal menganulir status tersangka KPK.
"Menolak permohonan untuk seluruhnya," ujar hakim tunggal Jan Oktavianus saat bacakan putusan di ON Jakarta Selatan.
Selain itu, Hakim Jan Oktavianus juga menolak permohonan eksepsi Mbak Ita. "Menolak eksepsi untuk seluruhnya," terangnya.
Untuk diketahui, Mbak Ita ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus korupsi di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024.
Selain pengadaan barang dan jasa, Mbak Ita juga terkait dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.
"Jadi tiga klasternya. Karena pelakunya memang orangnya yang sama, subjek hukumnya sama, hanya perbuatannya tersebut dikategorikan atau pasal yang dilanggarnya itu ada yang gratifikasi, ada yang juga pemerasan, ada yang juga di pengadaan," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada Juli 2024.
"Jadi ini tetap nanti satu sprindik dengan tersangkanya orang tersebut, atau subjek tersebut tapi perbuatannya melanggar beberapa pasal," katanya.
Atas penetapan status tersangka oleh KPK, Mbak Ita melayangkan permohonan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Gugatan yang dilayangkan pada Rabu (4/12/2024), meminta agar hakim tunggal menganulir status tersangka KPK.
Lihat Juga :
tulis komentar anda