Politikus PAN Anggap Pemerintah Fokus Cari Vaksin Covid-19, Alkes Kurang Diperhatikan
Rabu, 02 September 2020 - 11:20 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) Saleh Partaonan Daulay menyoroti minimnya ketersediaan alat kesehatan (alkes) di rumah sakit di daerah pada masa pandemi Covid-19 ini. Akibatnya, RS di daerah langsung merujuk pasien ke RS provinsi atau pusat.
Saleh menjelaskan, pemerintah dari awal pandemi sudah menyiapkan 132 RS. Jadi, semestinya selama enam bulan proses menghadapi Covid-19 sudah ditambah alat kesehatan (alkes) yang dibutuhkan oleh RS di berbagai daerah. Namun, dari 132 RS hanya sebagian yang alat-alatnya sudah terpenuhi, sementara sebagian lainnya belum terpenuhi alkesnya dan bahkan ada yang masih menunggu pengiriman pemerintah pusat.
"Akibatnya, banyak RS di daerah yang langsung merujuk ke RS lainnya karena dia tidak sanggup karena alkesnya tidak utuh sehingga merujuk RS di atasnya. Akibatnya yang penuh RS pusat dan RS provinsi," kata Saleh kepada SINDO Media, Rabu (2/9/2020).
( ).
Dengan demikian, Saleh menilai bahwa ketersediaan alkes ini yang membuat pasien menumpuk di RS besar yang ada di pusat atau provinsi. Begitu juga dengan dokter yang banyak menumpuk di kota-kota besar, sementara di daerah-daerah tidak tersedia, khususnya dokter spesialis.
"Sehingga kalau ke RS dokter spesialisnya nggak ada langsung dirujuk ke RS lain. Ini beberapa masalah soal kapasitas RS yang justru makin membeludak di pusat atau di RS provinsi," bebernya.
Pelaksana Harian (Plh) Ketua Fraksi PAN DPR ini pun mengajak media untuk melihat langsung kondisi RS kecil di daerah, banyak ruang rawat inap yang masih kosong. Bahkan, ada juga di suatu daerah yang RSUD-nya kalah ramai dengan RS swasta. Padahal, statusnya RS pemerintah. Sehingga, ini merupakan masalah yang kompleks.
( ).
Dengan demikian, menurut Saleh, selama enam bulan Covid ini, masih banyak RS yang belum juga terpenuhi kebutuhan alkesnya. Bahkan, saat dirinya reses ke dapil di Sumatera Utara II, ia menyumbang alkes berupa ventilator dan oxygen concentrator untuk lima RS. Karena, ada RS di suatu kabupaten yang ventilatornya baru satu, sehingga tidak memenuhi rasio karena jumlah penduduknya 450 ribu.
"Alkes ini yang harus dipenuhi pemerintah, sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan lancar. Pemerintah tahu soal ini, hanya saja karena fokusnya berubah untuk mencari vaksin, jadi alkes tidak terlalu diperhatikan," tandasnya.
Saleh menjelaskan, pemerintah dari awal pandemi sudah menyiapkan 132 RS. Jadi, semestinya selama enam bulan proses menghadapi Covid-19 sudah ditambah alat kesehatan (alkes) yang dibutuhkan oleh RS di berbagai daerah. Namun, dari 132 RS hanya sebagian yang alat-alatnya sudah terpenuhi, sementara sebagian lainnya belum terpenuhi alkesnya dan bahkan ada yang masih menunggu pengiriman pemerintah pusat.
"Akibatnya, banyak RS di daerah yang langsung merujuk ke RS lainnya karena dia tidak sanggup karena alkesnya tidak utuh sehingga merujuk RS di atasnya. Akibatnya yang penuh RS pusat dan RS provinsi," kata Saleh kepada SINDO Media, Rabu (2/9/2020).
( ).
Dengan demikian, Saleh menilai bahwa ketersediaan alkes ini yang membuat pasien menumpuk di RS besar yang ada di pusat atau provinsi. Begitu juga dengan dokter yang banyak menumpuk di kota-kota besar, sementara di daerah-daerah tidak tersedia, khususnya dokter spesialis.
"Sehingga kalau ke RS dokter spesialisnya nggak ada langsung dirujuk ke RS lain. Ini beberapa masalah soal kapasitas RS yang justru makin membeludak di pusat atau di RS provinsi," bebernya.
Pelaksana Harian (Plh) Ketua Fraksi PAN DPR ini pun mengajak media untuk melihat langsung kondisi RS kecil di daerah, banyak ruang rawat inap yang masih kosong. Bahkan, ada juga di suatu daerah yang RSUD-nya kalah ramai dengan RS swasta. Padahal, statusnya RS pemerintah. Sehingga, ini merupakan masalah yang kompleks.
( ).
Dengan demikian, menurut Saleh, selama enam bulan Covid ini, masih banyak RS yang belum juga terpenuhi kebutuhan alkesnya. Bahkan, saat dirinya reses ke dapil di Sumatera Utara II, ia menyumbang alkes berupa ventilator dan oxygen concentrator untuk lima RS. Karena, ada RS di suatu kabupaten yang ventilatornya baru satu, sehingga tidak memenuhi rasio karena jumlah penduduknya 450 ribu.
"Alkes ini yang harus dipenuhi pemerintah, sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan lancar. Pemerintah tahu soal ini, hanya saja karena fokusnya berubah untuk mencari vaksin, jadi alkes tidak terlalu diperhatikan," tandasnya.
(zik)
tulis komentar anda