Peringati Hakordia, BPKH Komitmen Jaga Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Haji
Selasa, 24 Desember 2024 - 14:21 WIB
BPKH menegaskan komitmennya menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan keuangan haji. Foto/istimewa
JAKARTA - Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH ) menegaskan komitmennya menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan keuangan haji. Hal itu penting mengingat dana haji merupakan amanah.
Hal itu terungkap dalam seminar bertajuk “Menuju Pengelolaan Keuangan Haji Bebas Korupsi: Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan Dana Haji”. Seminar yang digelar di Jakarta ini menjadi momentum penting bagi BPKH untuk memperkuat tata kelola lembaga yang akuntabel dan transparan.
Acara ini dihadiri oleh anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana Jayaprawira, sebagai keynote speaker, serta Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, yang mewakili Ketua KPK. Selain itu, turut hadir mitra BPS BPIH, mitra investasi, mitra kemaslahatan, dan penyedia barang dan jasa BPKH.
Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana Jayaprawira menegaskan selama tujuh tahun terakhir, BPKH terus menjaga komitmen untuk menerapkan good corporate governance dalam pengelolaan dana haji.
“Dana haji merupakan amanah umat yang harus dikelola dengan akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Seminar ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman tentang korupsi, benturan kepentingan, dan gratifikasi di lingkungan BPKH serta para mitra,” ujarnya, Selasa (24/12/2024).
Acep juga menyampaikan upaya pencegahan korupsi menjadi fokus utama, sejalan dengan tanggung jawab BPKH yang diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2014. Dalam mengelola dana haji, BPKH berkomitmen untuk selalu berpedoman pada prinsip syariah, kehati-hatian, serta asas nirlaba dan manfaat.
Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, menjelaskan gratifikasi menjadi modus korupsi paling dominan dengan 1.038 kasus (63%) dari total kasus korupsi sepanjang 2004 hingga September 2024. Kumbul menekankan pentingnya menjaga integritas dan konsistensi dalam tata kelola organisasi.
Hal itu terungkap dalam seminar bertajuk “Menuju Pengelolaan Keuangan Haji Bebas Korupsi: Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan Dana Haji”. Seminar yang digelar di Jakarta ini menjadi momentum penting bagi BPKH untuk memperkuat tata kelola lembaga yang akuntabel dan transparan.
Acara ini dihadiri oleh anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana Jayaprawira, sebagai keynote speaker, serta Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, yang mewakili Ketua KPK. Selain itu, turut hadir mitra BPS BPIH, mitra investasi, mitra kemaslahatan, dan penyedia barang dan jasa BPKH.
Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana Jayaprawira menegaskan selama tujuh tahun terakhir, BPKH terus menjaga komitmen untuk menerapkan good corporate governance dalam pengelolaan dana haji.
“Dana haji merupakan amanah umat yang harus dikelola dengan akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Seminar ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman tentang korupsi, benturan kepentingan, dan gratifikasi di lingkungan BPKH serta para mitra,” ujarnya, Selasa (24/12/2024).
Acep juga menyampaikan upaya pencegahan korupsi menjadi fokus utama, sejalan dengan tanggung jawab BPKH yang diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2014. Dalam mengelola dana haji, BPKH berkomitmen untuk selalu berpedoman pada prinsip syariah, kehati-hatian, serta asas nirlaba dan manfaat.
Baca Juga
Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, menjelaskan gratifikasi menjadi modus korupsi paling dominan dengan 1.038 kasus (63%) dari total kasus korupsi sepanjang 2004 hingga September 2024. Kumbul menekankan pentingnya menjaga integritas dan konsistensi dalam tata kelola organisasi.
Lihat Juga :
tulis komentar anda