Menteri Iftitah Sulaiman Bicara Visi Besar dan Paradigma Baru Transmigrasi
Kamis, 12 Desember 2024 - 20:04 WIB
"Kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri menjadikan kawasan transmigrasi sebagai laboratorium hidup inovasi dan pembangunan. Dengan demikian, transmigrasi menjadi program yang dijalankan dengan ilmu dan keterampilan berbasiskan sains," ucapnya.
Iftitah mencontohkan penerapan sains dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas ekosistem transmigrasi di kawasan transmigrasi Nusa Tenggara Timur (NTT). Di sana, teknologi digunakan untuk memecah dan mengubah lahan batu menjadi lahan subur untuk kepentingan perkebunan.
Menurut dia, di tengah ancaman krisis pangan, air dan energi global, perubahan demografi, serta dinamika geopolitik, urgensi reformulasi program transmigrasi menjadi semakin nyata. Begitu pada kawasan sentra produksi pangan di lima provinsi strategis yang jadi model percontohan karena mengintegrasikan teknologi modern guna menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
"Kelak, program ini memungkinkan pengembangan Kawasan Transmigrasi Tematik seperti Kawasan Transmigrasi Maritim, Pariwisata, Peternakan dan lain-lain sesuai potensi masing-masing," ucap Iftitah.
Pada aspek ketahanan nasional, transmigran diintegrasikan dalam program Komponen Cadangan (Komcad) untuk menjadi garda terdepan ketahanan pangan, energi, dan air. Di perbatasan, seperti Entikong, Kalimantan Barat, kehadiran kawasan transmigrasi terbukti menjadi benteng kedaulatan.
Karena itu, Iftitah menekankan implementasi program transmigrasi membutuhkan orkestrasi presisi lintas sektor dengan berpayung pada Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi. Sehingga, Kementrans fokus pada penyiapan SDM dan lahan, sementara pembangunan infrastruktur dikoordinasikan melalui Inpres kepada kementerian atau lembaga terkait.
Iftitah menambahkan berdasarkan hasil pendataan dan digitalisasi data, dari 3,1 juta hektare Hak Pengelolaan Lahan di 167 kabupaten membuka peluang bagi kolaborasi strategis, baik dengan badan-badan usaha, perguruan tinggi, ataupun pemerintah daerah (pemda) melalui Badan Layanan Umum (BLU).
Dengan demikian, kawasan transmigrasi berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk bertransmigrasi secara mandiri. Hal ini dilakukan secara bertahap dengan langkah awal berfokus pada 45 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional.
"Upaya ini semua dengan kepemimpinan dan manajemen yang tepat, akuntabel, membuka peluang bagi Kementerian Transmigrasi untuk memberi nilai tambah dan kontribusi melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri menjadikan kawasan transmigrasi sebagai laboratorium hidup inovasi dan pembangunan," ujar Iftitah.
Iftitah mencontohkan penerapan sains dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas ekosistem transmigrasi di kawasan transmigrasi Nusa Tenggara Timur (NTT). Di sana, teknologi digunakan untuk memecah dan mengubah lahan batu menjadi lahan subur untuk kepentingan perkebunan.
Menurut dia, di tengah ancaman krisis pangan, air dan energi global, perubahan demografi, serta dinamika geopolitik, urgensi reformulasi program transmigrasi menjadi semakin nyata. Begitu pada kawasan sentra produksi pangan di lima provinsi strategis yang jadi model percontohan karena mengintegrasikan teknologi modern guna menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
"Kelak, program ini memungkinkan pengembangan Kawasan Transmigrasi Tematik seperti Kawasan Transmigrasi Maritim, Pariwisata, Peternakan dan lain-lain sesuai potensi masing-masing," ucap Iftitah.
Pada aspek ketahanan nasional, transmigran diintegrasikan dalam program Komponen Cadangan (Komcad) untuk menjadi garda terdepan ketahanan pangan, energi, dan air. Di perbatasan, seperti Entikong, Kalimantan Barat, kehadiran kawasan transmigrasi terbukti menjadi benteng kedaulatan.
Karena itu, Iftitah menekankan implementasi program transmigrasi membutuhkan orkestrasi presisi lintas sektor dengan berpayung pada Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi. Sehingga, Kementrans fokus pada penyiapan SDM dan lahan, sementara pembangunan infrastruktur dikoordinasikan melalui Inpres kepada kementerian atau lembaga terkait.
Iftitah menambahkan berdasarkan hasil pendataan dan digitalisasi data, dari 3,1 juta hektare Hak Pengelolaan Lahan di 167 kabupaten membuka peluang bagi kolaborasi strategis, baik dengan badan-badan usaha, perguruan tinggi, ataupun pemerintah daerah (pemda) melalui Badan Layanan Umum (BLU).
Dengan demikian, kawasan transmigrasi berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk bertransmigrasi secara mandiri. Hal ini dilakukan secara bertahap dengan langkah awal berfokus pada 45 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional.
"Upaya ini semua dengan kepemimpinan dan manajemen yang tepat, akuntabel, membuka peluang bagi Kementerian Transmigrasi untuk memberi nilai tambah dan kontribusi melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri menjadikan kawasan transmigrasi sebagai laboratorium hidup inovasi dan pembangunan," ujar Iftitah.
(jon)
Lihat Juga :
tulis komentar anda