Memperkuat Kepemimpinan Penyandang Disabilitas
Selasa, 03 Desember 2024 - 06:00 WIB
Pengurus Center for Student with Special Needs UIN Jakarta, Siti Napsiyah Ariefuzzaman. FOTO/IST
Siti Napsiyah Ariefuzzaman
Pengurus Center for Student with Special Needs UIN Jakarta
INDONESIA telah memiliki payung hukum yang kuat untuk dijadikan sebagai rujukan bagi siapa pun kita atas nama warga negara dan lembaga di Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas . Yaitu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tidak hanya UU, di setiap kementerian negara juga sudah menetapkan peraturan terkait penyandang disabilitas.
Sebagai contoh adalah peraturan di Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Ini merupakan dasar mandat perlunya perguruan tinggi untuk mendirikan unit layanan disabilitas (ULD). Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaaan Kemendikbudristek mencatat terdapat 13 perguruan tinggi negeri dan 152 perguruan tinggi swasta yang telah memiliki ULD. Terdapat 1.505 mahasiswa disabilitas yang mengenyam pendidikan tinggi (Yolanda, LLDIKTI).
Terkait ini, perguruan tinggi di Indonesia tengah berlomba mewujudkan kampusnya sebagai kampus yang ramah disabilitas. Bahkan baru-baru ini Universitas Negeri Surabaya (Unesa) melalui keterangan Prof Nadi Suprapto, Ketua Satuan Klasterirasi dan Pemeringkatan Perguruan Tinggi Unesa (2024) menyebutkan terdapat 10 (sepuluh) indikator yang digunakan dalam penilaian Unesa-Dimetric untuk memastikan perguruan tinggi ramah disabilitas, yaitu: kepemimpinan, perencanaan strategis, kebijakan khusus inklusi, kelembagaan, kerja sama organisasi disabilitas, sarana prasarana, akomodasi yang layak, siswa-karyawan, Pendidikan dan penelitian-pengabdian masyarakat.
Pengurus Center for Student with Special Needs UIN Jakarta
INDONESIA telah memiliki payung hukum yang kuat untuk dijadikan sebagai rujukan bagi siapa pun kita atas nama warga negara dan lembaga di Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas . Yaitu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tidak hanya UU, di setiap kementerian negara juga sudah menetapkan peraturan terkait penyandang disabilitas.
Sebagai contoh adalah peraturan di Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Ini merupakan dasar mandat perlunya perguruan tinggi untuk mendirikan unit layanan disabilitas (ULD). Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaaan Kemendikbudristek mencatat terdapat 13 perguruan tinggi negeri dan 152 perguruan tinggi swasta yang telah memiliki ULD. Terdapat 1.505 mahasiswa disabilitas yang mengenyam pendidikan tinggi (Yolanda, LLDIKTI).
Terkait ini, perguruan tinggi di Indonesia tengah berlomba mewujudkan kampusnya sebagai kampus yang ramah disabilitas. Bahkan baru-baru ini Universitas Negeri Surabaya (Unesa) melalui keterangan Prof Nadi Suprapto, Ketua Satuan Klasterirasi dan Pemeringkatan Perguruan Tinggi Unesa (2024) menyebutkan terdapat 10 (sepuluh) indikator yang digunakan dalam penilaian Unesa-Dimetric untuk memastikan perguruan tinggi ramah disabilitas, yaitu: kepemimpinan, perencanaan strategis, kebijakan khusus inklusi, kelembagaan, kerja sama organisasi disabilitas, sarana prasarana, akomodasi yang layak, siswa-karyawan, Pendidikan dan penelitian-pengabdian masyarakat.
Lihat Juga :